Ketua Harian DPW Aceh beserta DPD Aceh Singkil Corroption Investigation Committee, menyoroti kegiatan Study Tiru Dengan Dana Yang Fantastis Rp. 870.000.000 dari 7.500.000/Desa, dimana diduga 116 Desa berangkat ke Medan, Senin (20/11/2023)
Melalui surat undangan dari suatu Lembaga yayasan aparatur Gampong di undang untuk mengikuti pelatihan Study tiru yang di laksanakan di Medan.
Berbagai kegiatan, salah satunya adalah bimbingan teknis (bimtek) dari anggaran dana desa. Bimtek sejatinya memang dibutuhkan untuk memastikan kompetensi aparatur gampong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemerintahan desa.
Hal ini diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan regulasi terkait lainnya. Namun karena kegiatan ini didanai dengan Dana Desa, sepatutnya Bimtek diselenggarakan dengan prosedur yang jelas, mulai dari perencanaan sampai evaluasi kegiatannya Dan harus bermanfaat untuk desa jangan seperti seperti tahun tahun lalu sampai sekarang tidak ada azas manfaat untuk masyarakat desa.
“Oleh karena itu, DPW Aceh dan DPD Aceh singkil Corroption Investigation Committee menghimbau agar pemerintah Kabupaten/Kota, DPMG, pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Gampong dapat berkoordinasi dengan baik tentang untuk dan ruginya, karna memakai biaya dari uang desa”, kata Ketua DPD CIC
“Itu uang masyarakat desa sehingga pelaksanaan Bimtek berjalan efektif dan tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat,” tegas Khairul Amri
Terkait rencana pelaksanaan Bimtek untuk aparatur gampong di 11 Kecamatan Aceh singkil sebagaimana yang diberitakan pada dua hari lalu, DPD Aceh Singkil Corroption Investigation Committee akan menyampaikan keprihatinan masyarakat kepada Pj Bupati Aceh Singkil, karna kepala dinas DPMK Aceh Singkil tidak mengkoordinasikan kepada Pj Bupati Aceh Singkil,” Drs Azmi, MAP sesuai ucapan rasa kecewanya Drs Azmi, MAP media sosial.
“Pj Bupati menyatakan akan berkoordinasi dengan DPMG dan Camat, untuk menindak-lanjuti hal tersebut,” sebut Dian.
Khairul Amri Pada hakikatnya menyampaikan di media online dana desa harus di tujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong melalui berbagai program pembangunan di desa, termasuk upaya-upaya menurunkan angka kemiskinan, juga memastikan akses pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat gampong.
Setiap tahun, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa. Sebagaimana yang diketahui, prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
Ketua DPD CIC Aceh Singkil Khairul Amri, “minta perhatian PJ Bupati, agar relevansi Bimtek dilaksanakan dengan memerhatikan kebutuhan masyarakat dan upaya pencapaian prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 & untuk tahun berikutnya sebut Ketua DPD.Corrooption Investigation Committee Aceh Singkil,” kata Khairul Amri
DPW Dan DPD Corroption Investigation Committee berharap, jika Bimtek sudah dikaji dengan baik kebutuhan dan manfaatnya, direncanakan pelaksanaannya dengan pertimbangan efektivitas kegiatan dan efisiensi anggaran, maka hasil Bimtek nantinya dapat di jelaskan kembali di kecamatan atau desa setelah selesai bimtek.
Tapi kalau di kaji tidak bermanfaat maka Pj Bupati Aceh Singkil harus membatalkan bimtek itu.
Tidak ada memang aturan yang melarang untuk bimtek kalau itu bermanfaat pada masyarakat, tapi kalau tidak bermanfaat maka bupati harus berani membuat larangan bimtek di luar daerah, lebih baik bimtek di laksanakan di kecamatan kabupaten Aceh Singkil hanya tinggal mengundang yayasan atau tutor nya, sehingga uang yang berputar dapat di rasakan oleh masyarakat Singkil itu sendiri.
“Jadi Bimtek tersebut lebih besar kebermanfaatannya bagi upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong,” Tutup Khairul Amri
[JMR]
