Batu Bara – detiknews86.com – Sejumlah aktivis mahasiswa geruduk kantor Bupati Batu Bara di Jl. P. Kemerdekaan Kel Lima Puluh Kota Kec Lima Puluh Kab Batu Bara Sumatera Utara, meminta pertanggungjawaban Pembangunan Workshop kapal yang diprakarsai oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2021 dan pembangunan Workshop Kapal Dinas PUTR tahun 2022 yang dinilai tumpang tindih. Senin (08/01/2024).
” GAPSU mau meminta Dinas PUTR dan Dishub Batu Bara dihadirkan untuk adu argumentasi serta data terkait pembangunan workshop kapal titi bajang di Kec. Sei Balai pada tahun 2021 dan 2022.”
Kordinator aksi Nazly mengatakan dari daftar penggunaan dana anggaran refocussing 2021 Pemkab Batu Bara melalui dinas perhubungan dengan program kegiatan Pembangunan Workshop Tangkahan Kapal Bacang di Kec Sei Balai senilai 750,000,000 terealisasi, namun tidak diketahui keberadaannya oleh BPK RI?
Sementara diketahui melalui SiRup LKPP Dinas Perhubungan T. A 2021 dengan nomor 2.15.01.2.07.09 atas Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tayang dengan spesifikasi Workshop kapal sebesar 750,000,000.
Hal ini jadi temuan BPK RI perwakilan Sumatera Utara tahun 2022 terkait anggaran pembangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang tidak ditemukan keberadaannya.
Atas Laporan hasil pemeriksaan BPK RI Sumatera Utara tahun 2022 dengan nilai harga perhitungan sendiri sebesar 741 juta tidak ditemukan/tidak diketahui keberadaannya dari Dishub Batu Bara.
Lebih lanjut dalam menelusuri anggaran yang sama yakni pembangunan Workshop kapal oleh Dinas PUTR Batu Bara senilai 750 juta dengan harga perhitungan sendiri sebesar 719 juta juga terealisasi pada tahun 2022 oleh Dinas PUTR Batu Bara.
Timbul pertanyaannya?, dari Dinas mana yang mengerjakan pekerjaan pembangunan Workshop kapal di titi bajang di Sei Balai tersebut. ?
Hal itu dapat di ungkap melalui register SP2D Dinas PUTR dengan judul Pembayaran Langsung Uang Muka 30% pembangunan Workshop kapal sebesar 215 juta, sedangkan termin kedua yakni 100% (70%) dibayarkan sebesar 503 juta kepada penyedia jasa CV AP.
Bila mana dalam tuntutan massa GAP-SU tidak di akomodir dalam waktu dekat ini maka sudah pasti akan membawa aksi massa lebih banyak lagi dari sebelumnya hingga sampai pemkab Batu Bara dapat menjelaskan pekerjaan 2 mata anggaran tersebut. (Tim/Staf07)
