DUGAAN KORUPSI ANGGARAN KESEHATAN DI RAJA AMPAT.
Sungguh sangat memalukan,dana anggaran kesehatan si wilayah ke pulauan raja Ampat di duga diselewengkan sehingga menimbulkan permasalah dengan para karyawan RSUD RAJA AMPAT, dan juga menimbulkan permasalah krisis ekonomi bagi pembayaran hak insentif pegawai/dokter umum,kontrak,PNS, dan juga hak dokter spesialis,nakes dan non nakes.
Bukan hanya itu,uang jaga dokter IGD dan dana anggaran BPJS umum dan BPJS covid 19 pun sampai saat ini belum diselesaikan.
Bupati Radja Ampat, ” H. ABDUL FARIS UMLATI SE. selaku Bupati raja Ampat yang terpilih dua periode 2016-2021 dan 2021 2024 seharusnya peka dan mampu untuk menyelesaikan dan juga mencari solusi terkait masalah tersebut.
Hal ini perlu dilakukan karena ini semua terkait dengan operasional pelayanan kesehatan di wilayah rumah sakit RSUD RAJA AMPAT dan juga kesejahteraan bagi pegawai dan dokter di RSUD RAJA AMPAT tersebut.
Kepala dinas kesehatan di wilayah raja Ampat pun juga harus segera melakukan pengecekan dan juga sidak besar besaran ,Karen kalau hal ini tetap dibiarkan akan menimbulkan polemik kesehatan yang akan merugikan masyarakat kecil yang ada diwilayah tersebut untuk berobat,atau memeriksak kesehatannya.
“HOBERTINA OMKARSBA”selaku kepala dinas kesehatan Raja Ampat seharusnya mampu mengatasi permalahan tersebut dan juga turut bertanggung jawab atas permasalahan yang ada di RSUD Raja Ampat.
Masyarakat menginginkan pelayanan kesehatan yang maksimal, mengingat kesehatan merupakan kunci untuk masyarakat membangun negri ini,karena dengan sehat nya masyarakat maka masyarakat mampu untuk beraktifitas,serta menjalankan kehidupan dan bergeraknya roda pemutaran ekonomi di wilayah tersebut.
Komisi pemberantasan korupsi(KPK) juga harus mampu untuk Menindak lanjuti dugaan permasalahan anggaran di RSUD Raja Ampat tersebut.
