Banyuwangi — detiknews86.com
—————-
Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) menentang keras kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pemberlakuan Laporan Perhitungan Mandiri (LPM) tambahan bagi kapal perikanan. Kebijakan ini dinilai mempersulit nelayan dan tidak berpihak pada kesejahteraan mereka.
Ketua SNI Kabupaten Banyuwangi, Benny, menyebut kebijakan ini sebagai bentuk pemerasan terhadap pelaku usaha perikanan. Ia menegaskan bahwa SNI akan menggelar aksi protes serentak di seluruh wilayah Indonesia. “Aturan ini sepihak dan sangat membebani kami. Nelayan sudah memenuhi kewajiban membayar PNBP, tapi kenapa masih ada LPM tambahan? Ini tidak masuk akal,” tegas Benny.
Masalah Besar Bagi Nelayan
Menurut Benny, kebijakan LPM tambahan ini tidak transparan dan tidak pernah disosialisasikan. Proses administrasi yang rumit menjadi penghambat dalam pengajuan izin penangkapan ikan. SNI juga menyoroti ketidakhadiran aturan tertulis yang mendasari kebijakan tersebut.
Lebih lanjut, Benny mengungkapkan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan kontrak politik yang telah disepakati SNI dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kontrak tersebut, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, memberikan perlindungan hukum, dan memperbaiki infrastruktur perikanan. “Kami percaya Presiden Prabowo tidak mengetahui kebijakan ini. Kami akan memasang reklame surat terbuka di seluruh Indonesia agar beliau tahu kondisi nelayan yang semakin sulit,” jelas Benny.
Tuntutan Solidaritas Nelayan Indonesia
SNI mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, yaitu:
Menolak LPM Tambahan: Nelayan sudah memenuhi kewajiban sesuai aturan PNBP, dan LPM tambahan dianggap sebagai pemerasan.
Menolak Proses Administrasi SIPI Tahun 2025: Sebanyak 14.000 kapal ikan akan kesulitan memenuhi aturan ini.
Menolak Kedatangan Kapal Asing: Nelayan lokal dirugikan oleh kebijakan yang tidak melindungi mereka.
Menolak Kuota dan Zonasi Penangkapan: Kebijakan ini dikhawatirkan memicu praktik korupsi dan konflik horizontal.
Harapan untuk Presiden
SNI berharap Presiden Prabowo segera mengevaluasi kebijakan KKP yang dianggap merugikan nelayan. “Kebijakan seperti ini justru membuat nelayan semakin menderita. Kami meminta Presiden turun tangan untuk memastikan kesejahteraan nelayan tetap menjadi prioritas,” pungkas Benny.
Aksi protes besar-besaran diprediksi akan menggema di seluruh Indonesia jika tuntutan ini tidak segera ditanggapi. Para nelayan menyerukan keadilan dan keberpihakan dari pemerintah demi kelangsungan hidup mereka dan masa depan perikanan Indonesia.
( Ip. Yudha )
