DetikNews86, Aceh Timur | Aktivis Milenial Aceh minta pengkritik Haji Uma dan sejumlah anggota DPD-RI asal aceh konsisten pada ide dan gagasan, mengedepan argumentatif bukan mengeksploitasi kebencian pada sesama.
Menurutnya, mengkritisi tindakan atau perbuatan yang baik justru merusak aktivitas civil society. Namun, dalam sebuah negara yang demokratis ini tentu sah-sah saja diucapkan tapi objektifitas jangan kita lupakan sebagai sebuah kenyataan.
“Saya kira, ada baiknya mereka mengkritisi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) dari fraksi partai lokal, energi positif itu baiknya digunakan pada hal-hal yang baik pula.
Mengkritisi perbuatan atau tindakan yang baik, sama saja mengundang perbuatan jahat.
Ia menambahkan, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) tidak punya kewenangan persis seperti yang mereka inginkan. Undang-undang 1945 republik indonesia sudah mengaturnya dengan baik.
Dalam hal ini perlu ada kajian yang mendalam dalam setiap mengkritisi kebijakan dan fungsi institusi atau lembaga tertentu supaya substansial. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) selama ini telah berjalan dengan lurus sesuai dengan fungsinya.
“Haji Uma menjabat DPD-RI saat ini kami kira beliau on-thetrack. Jadi kalau ada pihak-pihak yang ingin mencoba mendiskreditkan beliau karena kepentingan pemilu 2024, celahnya hampir tidak ada. Kerja-kerja beliau selama menjabat di senayan banyak mendapatkan respon positif dari masyarakat aceh dan itu nyata. (Bayu)
