detikNews86.com : Kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ jasa di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel, terus mengundang masalah. Sejumlah masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan ulp ULP di sekayu,Rabu (15/09/2022)
Aksi Forum Masyarakat Jasa Konstruksi (FMJK) itu bertujuan melawan adanya dugaan kotor ULP yg berkaloborasi terhadap PPK PUPR berinisial i dan f menjadi sarang ‘mafia’ lelang proyek. Bahkan, belakangan di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin, mencuat dugaan praktik pemalsuan dokumen-dokumen yang dilakukan sejumlah perusahaan peserta lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Musi Banyuasin,
H.Firdaus cik Ani turun langsung dan ikut demo tokoh senior sekaligus ketua MPC PP MUBA ini, dengan tegas menyatakan melawan segala tindakan yang dapat menzolimi rakyat putra asli Musi Banyuasin pada Rabu (15/09/2022) ini, berlangsung panas , masa FMJK menyegel kantor ULP Aksi juga diwarnai orasi-orasi mengecam tindakan curang,korup,dan KKN yang dianggap menyengsarakan dan merugikan kontraktor putra daerah Musi Banyuasin ,maka dari itu semua Lelang proyek harus di batalkan dan di tender ulang . H.Firdaus memastikan jika hari Senin ini tidak ada kepastian yg pasti maka di pastikan akan ada demo susulan yg besar.
Aksi itu pun dihadiri salah satu tokoh pemuda sekaligus kontraktor asli Muba Fs Ciko SH Mengatakan mengapa saya hadir di tengah demo ini karena saya merasa perihatin dan merasa terpanggil jiwa saya dengan situasi dan kondisi MUBA saat ini paska ott bukan nya sama sama berbenah ini malah ada oknum yg ingin merusak citra Muba kita sama sama mengawal pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan terutama dalam proses tender
Fs Ciko SH juga berpandangan, dugaan adanya permainan lelang yang dilakukan oknum Panitia Pokja 2 dan 4 di ULP yg berkaloborasi dengan PPK PUPR berinisial i dan f, seperti yang disampaikan dalam aksi demo, harus menjadi prioritas perhatian pj Bupati Musi Banyuasin. Pasalnya, dugaan pengarahan proyek dugaan kecurangan data dari oknum Pokja 2 dan 4 yg berkaloborasi dengan oknum PPK jika itu benar, sangat menodai kinerja pemerintah daerah. Bahkan, merontokkan kepercayaan dan ketidak mampuan PJ Bupati Muba dalam mengatasi kinerja anak buahnya.ini sudah pasti mengurangi kepercayaan Publik terhadap pemimpinnya.maka dari itu baiknya PJ Bupati Muba mengambil sikap agar membatalkan proses lelang tersebut.
“Jika kepekaan telah langka di Bumi Serasan Sekate, tentu akan ada aksi susulan yg membawa masa yg lebih besar. Bupati harus turun tangan memanggil ULP Pokja 1 sampai 5 dan memanggil oknum PPK PUPR agar duduk bersama para anggota FMJK Muba .jika hari Senin nanti tidak ada kejelasan atas tuntutan FMJK maka di pastikan akan ada aksi susulan yg lebih besar lagi.
Fs Ciko SH, kemarin dirinya ikut turun dan bicara, karena kita semua bertanggung jawab dalam sosial kontrol, termasuk mengawal pemerintahan PJ Bupati Muba Drs Apriadi M.si.dalam menggerakkan roda pemerintahan sesuai dengan aturan
“Justru sangat tidak elok jika kami hanya berdiam diri melihat sepak terjang oknum ULP Pokja 2 dan 4 yg berkaloborasi dengan PPK berinisial i dan f yg membuat kisruh lelang proyek APBD Muba 2022.tutup Fs Ciko SH.