DetikNews86.com~Lhokseumawe | Pj. Walikota Lhokseumawe, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd, Selasa (18/10/2022) siang silaturrahmi dengan para Insan Pers di Aula Setdako Kantor Walikota Lhokseumawe.
Silaturrahmi itu dikemas dalam jamuan makan siang bersama kemudian dilanjutkan dengan sesi penyampaian capaian kinerja Pj. Walikota selama tiga bulan terakhir terhitung sejak bertugas pada Juli 2022.
Imran merincikan penanganan genangan banjir terus dilakukan melalui perbaikan saluran air (parit) yang tersumbat.
“Untuk saat ini saya sudah hitung ketika turun hujan lebat genangan yang terjadi dikawasan perkotaan paling lama 1,5 jam. Kalau nanti Sanitasi berhasil kita integrasikan, maka saya rasa tidak akan ada lagi genangan air setelah hujan lebat”, ungkap Imran.
Hal lain yang juga kita lakukan saat ini adalah perbaikan terkait dengan Tata Kelola Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK). Karena perbaikan Tata Kelola itu pula Kota Lhokseumawe memperoleh penghargaan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 19 Milyar lebih.
“Karena Tata Kelola itu maka kita mendapat DID Rp 19,4 Milyar dari Menteri Keuangan. Tapi ini diluar persoalan pengendalian inflasi daerah, karena kita dinilai pada triwulan ketiga. Yang kita dapat ini jumlah terbesar untuk Aceh dan nomor tiga terbesar di Indonesia”, ungkap Pj. Walikota.
Perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, jika kita mampu mempertahankan APBK tetap Balance (seimbang) atau tidak Defisit hingga akhir tahun 2022 ini, bukan tidak mungkin Pemko Lhokseumawe akan memperoleh insentif-insentif yang lain.
Tiga tahun belakangan Kota Lhokseumawe Defisit Anggaran yang berimbas pada turunnya jumlah suntikan dana DAU, DAK, dan lain-lain. Bahkan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2023 dipastikan nominalnya akan turun.
“Saya berharap dengan perbaikan-perbaikan yang kita lakukan di sektor Keuangan itu akan semakin mempermudah untuk memperoleh perhatian dari Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Pusat”, pungkas Imran.
Imran juga memaparkan, arah Kebijakan Pembangunan Kota Lhokseumawe akan dituangkan kedalam “Blue Print” yang selama ini tidak ada. Juga sedang dibuatkan oleh Bappeda tentang Master Plan, Road Map jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
Sementara itu dalam sesi tanya jawab, para insan pers memberikan masukan tentang sejumlah temuan persoalan yang masih terjadi di Kota Lhokseumawe.
Diantaranya Aset Kendaraan Dinas yang perlu ditinjau dan dievaluasi ulang karena tidak ada data yang pasti. Kemudian sektor UMKM juga perlu digenjot untuk meningkatkan perekonomian.
Selama ini Lhokseumawe terkesan sebagai “Kota Mangkrak” karena banyak proyek yang terbengkalai, serta ketertiban Tata Kelola Pemerintah terutama pengangkatan ASN dalam jabatan yang kurang di Assesment. [KPA]
