Banyuwangi. detiknews86.com
Dalam salah satu acara diskusi bersama, antara kami dan para petinggi-petinggi mereka yang diberi “kewenangan penindakan terorisme dan radikalisme” menyampaikan salah satu penyebab munculnya bibit bibit aksi radikalisme dan terorisme di suatu daerah salah satunya adalah tidak berkembangnya sektor pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dan banyaknya oknum pejabat dan kroni korupsi, sehingga lapangan pekerjaan tidak tercipta di masyarakat.
Daerah yang lambat dalam pembangunan bangkitan ekonomi dan sektor lainnya menyebabkan tingkat “rasionalitas” para pemudanya menjadi “mabok” dan terganggu.
Andi Purnama Aktivis Senior menjelaskan, Psikologi dan daya pikir mereka menjadikan cenderung mudah “terpapar” dengan masukan/faham yang menyimpang dengan dalih dan teori yang “menyesatkan” dengan cara mengayomi dan iming-iming/harapan kedepan nantinya kehidupan mereka akan lebih baik kesejahteraannya (ekonomi anak, istri dan keluarganya).,”jelasnya. Jum’at 11/11/2022,
Bagaimana menciptakan, ekonomi yang “tidak macet” disuatu daerah, para petinggi (BNPT) terhadap aspek penaggulangan radikalisme/terorisme, salah satunya terobosan dalam sektor usaha dan ekonimi daerah, yang dilakukan secara “sinergitas” baik dengan pelaku /badan usaha yang akan menjadi mitra “Badan” maupun pengutan terobosan dalam hal Aturan maupun kebijakan yang lemah cenderung menghambat unsur penyelenggaraan perkembangan ekonomi daerah,” terangnya.
Membuat terobosan dalam rangka “Shortcut dan Critical Method” memperpendek masalah, peningkatan dan memperlancar “penyelenggaraan faktor tata kelola baik dokumen maupun perizinan di masyarakat.
” Agar ekonomi dan kesejahteraan dapat berkembang baik.
Kita semua faham, salah satu yang menghambat ekonomi daerah adalah korupsi masif, sistem/tata kelola, sdm, penegakan hukum, maupun leadership yang “lemah” dalam mengurai “penyelenggaraan”.
Sehingga pelaku usaha/badan usaha baik mikro (<5 M) kecilpun yang terhambat.
Mental “buruk dan perilaku koruptif” inilah sebagai penyebab terhambatnya ekonomi daerah. Mereka sebagai punggawa Tata Kelola, masih mempunyai pemikiran “Feodalism” bukan pelayanan dan penyelenggaraan.
Kebijakan dan yang lambat dalam mencari simpul masalah juga lemah dari sang Pemimpin Daerah” membiarkan masalah tanpa solusi dan perhatian yang mumpuni (pembiaran-pembiaran pengaduan/laporan masyarakat) guna memperlancar pembangunan dan ekonomi dan upaya penegakan hukum dan perda, Yang pada akhirnya ekonomi menjadi “stagnan” dan cenderung “decrease”
Seluruh dalam konklusi dan hipotesis diskusi dengan Tim BNPT, dari pemahaman yang dapat kita simpulkan, sari diskusi siapa penyebab dan menumbuh suburkan radukalism dan terorisme,”pungkas Andi Purnama,
( Ip. Yani )
