DetikNews86.com~Singkil | Beberapa Minggu lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh Singkil melakukan pemanggilan terhadap beberapa instansi yang ditemukan telah merugikan negara. Jum’at (13/1/2023)
Adapun beberapa instansi yang dipanggil adalah Pupr, Disdikbud, Disnaker dan Dinas Syariat Islam Aceh Singkil. Dan menjadi pembahasan terkait pegawai yang menyalahi aturan.
Sedangkan seperti Disdikbud ada Perusahaan Kontruksi disebut CV MJ yang jejaknya menghilang, dan pemiliknya tidak ditemukan.
Dan PUPR dipanggil ada denda yang belum sampai kepada BPK, dan secara administrasi PUPR belum mampu melengkapi.
Rahman Syafi’i Yang Tergabung Dalam Himpunan Mahasiswa Dan Pelajar Aceh Singkil (HIMAPAS), meminta PJ segera copot kepala dinas yang instansi kerap menimbulkan masalah, jika perlu kursi panjangkan.
Pasalnya kepala dinas yang disebut tidak mampu menjadi pemimpin dan mengatur instansi yang dipimpinnya. Malah menimbulkan masalah, Dan kerap menjadi sorotan karena adanya indikasi yang tidak semestinya.
DISDIKBUD salah satu kepala dinas yang kerap menjadi sorotan, jika dilihat dari pembangunan dunia pendidikan Aceh Singkil belum merata. Banyak sekolah di pelosok desa terbengkalai pembangunan nya.
Ditambah lagi adanya dugaan korupsi dalam seminar syekh Abdurrauf As-Singkili yang sampai sekarang belum ada kelanjutannya dari POLRES Aceh Singkil.
Dan ada CV MJ yang saat ini tidak ditemukan siapa pemiliknya dan jejaknya menghilang.
DINAS PUPR juga kerap disoroti karena adanya pekerjaan pembangunan yang terlambat diselesaikan.
Salah satu pembangunan yang sempat jadi sorotan ialah pembangunan jalan di kecamatan Singkohor, dimana dinilai asal jadi. Yang eronisnya pengawasnya adalah PUPR itu sendiri dan di selesaikan tanggal 16 bulan kemarin. Seminggu kemudian diprotes oleh masyarakat setempat.
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) juga di soroti oleh masyarakat terkait pemanggilan oleh BPK.
Bukan Hannya itu, dalam pelaksanaan pelatihan yang barusan dilaksanakan oleh dinas tersebut menuai kritikan baik dari peserta pelatihan maupun dari kalangan mahasiswa.
Kami minta kepada PJ bupati Aceh Singkil pak Martunis agar mencopot kepala dinas terkait, karena kami muak dengan kepala dinas pintar bicara namun gagal mengawasi apa yang mestinya jadi tanggung jawabnya.
[JMR]
