DetikNews86.com-Kutacane | Pada tahun 2022 lalu alokasi pupuk urea bersubsidi di Kabupaten Aceh Tenggara di angka 8.285 ton, kini di tahun 2023 menjadi 12.124 ton atau meningkat sekitar 146 persen. Sementara, untuk NPK bersubsidi yang semula sekitar 2.755 ton, pada tahun 2023 ini menjadi 8.400 ton atau meningkat sekitar 300 persen, Sabtu (11/3/2023)
“Sesuai dengan harapan masyarakat agar permasalahan terkait pupuk bersubsidi dapat diminimalisir dan dicegah agar tidak terjadi penyimpangan, sehingga masyarakat Aceh Tenggara selaku petani dapat memperoleh pupuk bersubsidi sesuai dengan yang diharapkan masyarakat,” kata Sulaiman Datu, selaku Ketua Harian C.I.C Aceh.
Dia menyebutkan bahwa Pj Bupati Agara responsif dan bergerak cepat membentuk tim khusus untuk melakukan monitoring dan analisis terkait persoalan ini.
Tim ini terdiri dari kolaborasi Pemda dengan TNI/Polri dan Kejaksaan serta bila perlu melibatkan unsur LSM maupun Pers yang nantinya akan mengumpulkan data-data akurat baik dari petani, distributor, atau pun pihak pengecer untuk merumuskan persoalan yang terjadi terkait kelangkaan pupuk bersubsidi di daerah itu.
“Sehingga permasalahan terkait pupuk bersubsidi ini bisa ditangani dengan cepat. Tim yang nantinya turun ke lapangan jumlahnya tidak harus besar, akan tetapi kerjanya tepat sasaran,” ujarnya.
Dia menjelaskan sasaran pupuk bersubsidi berdasarkan sistem eRDKK menjadi salah satu faktor kendala di lapangan.
Hal itu karena para petani yang tidak tercantum namanya di sistem tersebut tidak dapat memperoleh pupuk bersubsidi, harus dipahami juga tidak semua petani dapat mengoperasikan HP android atau Laptop sehingga mereka tidak dapat mengakses eRDKK untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, “ujar ketua harian DPW CIC Aceh
“Tapi mereka juga menuntut mendapatkan pupuk subsidi, sementara pupuk subsidi hanya diberikan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani”, katanya
“Untuk itulah kami dari C.I.C Aceh berharap, tim yang nantinya turun ke lapangan harus mendapatkan data-data yang akurat terkait permasalahan ini. Kita juga mengharapkan keterlibatan pihak dari TNI/Polri dan Kejaksaan serta melibatkan unsur LSM maupun Pera dalam pengawasan supaya bisa mencegah raibnya pupuk dikalangan petani,” kata pungkas Sulaiman Datu
[Ady]
