DETIKNEWS86.COM, MAMASA – Segenap pengurus lama Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) mempertahankan SK baru Kepengurusan Baru yang di ketuai Henrika Sua Tasi, (14/05/2023).
“Bagaimana tidak, sampai hari ini kami belum ada melihat langsung SK yang di kantongi Pengurus baru apakah ASLI dari DPP atau SK sementara yang di buat DPW karena menurut kami di internal kepengurusan lama PSI sampai hari ini belum ada pemberitahuan langsung dari DPP terkait pencabutan SK kami yang sudah defenitif.” ucap Tambrin.
Tambrin Sekjen PSI Mamasa selaku perwakilan dari teman-teman internal PSI Mamasa yang sudah lama di PSI sejak berdirinya partai anak muda itu.
Senada juga yang di sampaikan oleh sejumlah Pengurus Tingkat DPC dalam hal ini wuxiono selaku DPC perwakilan dari kecamatan bahwa “seharusnya kepengerusan yang sudah lama berjuang dari nol tentu ada informasi yang secara resmi dari DPP maupun DPW bahwa apakah hanya tingkat DPD yang di ganti atau tidak sebab kami sampai hari ini masih meyakini bahwa kepengurusan lama sebagai Sah pengurus yang sudah di SK kan DPP dari 17 kecamatan di kabupaten Mamasa, artinya bahwa ketika pengurus Lama di ganti maka kami juga harus di ganti sebab kami tidak mau mengkhianati perjuangan bersama.” Jelasnya.
“Kami sejak dari bangku kuliah Hingga sekarang dalam hal membesarkan partai dari nol hingga besar begini.” Ucap salah satu ketua DPC PSI Mamasa tingkat kecamatan Tante bulahan timur,” jelasnya.
Senanda juga di sampaikan salah satu caleg dari partai PSI kendel daunlumayo bahwa “manakalah ada pergantian pengurus maka kami caleg-caleg yang tidak jelas arahnya kemana apakah kami mau koordinasi dengan pengurus lama yang sebelumnya merekrut kami atau ke Pengrus baru tentu ini yang membuat kami bingung, dan kami caleg-caleg di PSI tentu harus melihat rumah yang aman dan tidak ada polemik apalagi dalam internal,” bebernya.
Senada kembali di sampaikan Tambrin bahwa “dalam waktu dekat ini akan melakukan konferensi pers terkait apa yang menimpa rumah kami yang cintai bersama ini,sebab kami yakini DPP tidak semuda itu mengambil keputusan yang bisa merugikan kaderisasinya apalagi kita masih dalam proses tahapan pencalegan,” sambungnya.
(Arruan B)
