ROKANHULU(detiknews86.com)-Dinas Penanaman Modal terpadu Satu Pintu(DPMPTSP)Kabupaten Rokanhulu Provinsi Riau menggelar Konsultasi Pelayanan Publik jumat(20/12/2024) di Aula lantai 2 DPTMPTSP.
Hadir pada acara itu Bupati Rohul yang diwakili Asisten Ekonomi Pembangunan Drs.J.Ibni Ulya Msi,Plt Kadis DPMPTSP Rohul Munandar SE.MM,Kapolres Rohul,Ketua LKA Rohul Tasmik,Kakan Kemenag,Bapenda Rohul dan OPD lainnya.
Bupati Rokanhulu melalui Asisten Ekonomi Drs.H.Ibnu Ulya Msi menyampaikan Keberadaan Mal Pelayanan Publik menjadi sangat diperlukan bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai pelayanan yang diperlukan.
Menurutnya keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) penting karena dapat mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
Ditambahkannya keberadaan MPP juga bisa meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat.
“Ada banyak pelayanan yang bisa diakses oleh masyarakat di MPP ini. Oleh karenanya saat masyarakat mengakses pelayanan yang diinginkan dapat hadir di MPP ini”, sebutnya.”
Sesuai dengan hal tersebut Kabupaten Rokan hulu telah memiliki Mol Pelayanan Publik sejak tahun 2023 lalu dan sebanyak 14 Organisasi Perangkat Daerah sudah bergabung,namun Sesuai dengan hasil Evaluasi masih ada kendala yang di hadapi terkait perkembangan MPP tersebut.
Kendala yang dihadapi DPMP5SP.
Yakni- Belum Optimalnya PD/Instansi terkait dalam memberikan pelayanan di MPP-Kejelasan SP dan SOP dari setiap pelayanan di Tenan MPP.
-Belum terintegrasinya sistem pelayanan di MPP antar PP dan Instansi lain.Belum terintegrasinya sistem pelayanan di MPP
Setelah dilakukan Konsultasi Publik menghasilkan Yakni -seluruh PD yang sudah menanda tangani surat PKS harus bergabung kembali di MPP dan perlu penguatan Pimpinan Daerah
-Seluruh pelayanan yang ada di MPP harus memiliki MP dan SOP
-Perlu adanya Sistem terintegrasi
-melengkapi Sarpras yang dibutuhkan PD dalam pelayanan di MPP
Sementara itu Pimpinan DPMPTSP Rohul Munandar SE.MM Dapat menerima Identifikasi masalah, Usulan Rekomendasi,jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya penyelenggaraan pelayanan Publik.
Masyarakat dan Steholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi Progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh DPMPTSP Rohul sesuai usulan Rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah do sepakati bersama.
,’Hasil Konsultasi Publik ditanda tangani oleh seluruh pejabat yang hadir untuk di serahkan kepada Bupati Rohul,” Ujar Munandar.(***)
