AUDENSI DENGAN PJ BUPATI MUARA ENIM, IWO INDONESIA BERI SARAN DAN MASUKAN.

oleh
oleh
Share artikel ini

 

Muara Enim [Detiknews86.com] Pengurus DPD IWO Indonesia Kabupaten Muara Enim melakukan audensi dengan Pj Bupati Muara Enim, diterima langsung oleh Pj Bupati Muara Enim, Dr H Ahmad Rizali, di Rumah Dinas Bupati ,Jum’at (18/01/2024) pukul 20.30 WIB.

Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Muara Enim Nursamsu / Aben dalam sambutan singkatnya mengucapkan terima kasih kepada Pj Bupati Kabupaten Muara Enim atas sambutan baik audensi ini.

Dikatakan Aben, bahwa audensi ini lebih kepada kegiatan silahturahmi perdana dan memberitahukan keberadaan IWO Indonesia di Kabupaten Muara Enim yang kepengurusannya sudah terbentuk sejak tahun 2022 lalu.

Dengan harapan, kata Aben, agar IWO Indonesia Kabupaten Muara Enim selain alat kontrol juga bisa berkontribusi dan bersinergi dengan Pemkab Muara Enim dalam pembangunan di Kabupaten Muara Enim sebagaimana fungsinya dalam menyampaikan informasi yang baik dalam mempromosikan kemajuan pembangunan yang telah di capai Kabupaten Muara Enim.

Sementara itu, dalam penyampaiannya, Pj Bupati Kabupaten Muara Enim Dr H Ahmad Rizali menyambut baik audensi Organisasi Ikatan Wartawan Online Indonesia ( IWO Indonesia ) Kabupaten Muara Enim ini.

Mantan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan ini memberikan pesan mendidik kepada IWO Indonesia Muara Enim agar jurnalis yang tergabung di IWO Indonesia Kabupaten Muara Enim dapat memahami peraturan dan kode etik jurnalis dalam menyampaikan pemberitaan yang akan disampaikan kepada publik.

Dr H Ahmad Rizali menyarankan agar jurnalis yang tergabung di IWO Indonesia Kabupaten Muara Enim bisa memberikan masukan yang positif kepada pemkab Muara Enim terhadap keadaan yang ada di Kabupaten Muara Enim, misalnya kata dia, adanya jalan – jalan rusak dan rumah sekolah yang membutuhkan pembangunan dan sebagainya.

Audensi yang dikemas obrolan santai ini juga diberikan waktu bagi semua personil IWO Indonesia Kabupaten Muara Enim untuk menyampaikan  saran, masukan dan pendapat langsung kepada Pj Bupati Kabupaten Muara Enim.

Diantaranya adanya masukan agar semua OPD sebagai pelayan publik di Pemkab Muara Enim bisa open dan terjalinnya komunikasi yang baik dengan Insan Jurnalis dan masyarakat. Jangan seperti yang sering terjadi, banyak oknum Kepala Dinas, Oknum Kabid, Oknum Kasi yang terkesan jarang ditemui di Kantor, sulit ditemui, bahkan sulit mendapatkan nomor telpon yang bisa dihubungi terkait untuk konfirmasi jurnalis terhadap temuan permasalahan dilapangan. Sehingga akibatnya sering terjadi pemberitaan yang seolah tidak ada konfirmasi.

Selain itu, ada juga masukan untuk Pemkab Muara Enim melalui Pj Bupati Muara Enim Dr H Ahmad Rizali mengenai permasalahan perbatasan wilayah Kabupaten Muara Enim dengan daerah lain. Agar instansi yang membidangi bisa serius. Karena bila tidak maka akan banyak wilayah Kabupaten Muara Enim yang pada akhirnya menjadi bagian wilayah daerah lain seperti yang telah terjadi kawasan Ulak Bandung (Reli) terbaru kawasan Sungai Tebu yang sudah menjadi wilayah Kabupaten Lahat. Dan bakal menyusul lagi permasalahan perbatasan Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten OKU yang ada di di wilayah Desa Sugihwaras Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim berbatasan dengan Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pengandonan Kabupaten OKU dan Desa Pedataran Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten OKU atau tepatnya disebut Kawasan Simpang Imam.

Untuk diketahui bahwa Pada tahun 1978 Pemkab Muara Enim membuka akses di kawasan ini. Selanjutnya pada tahun 2000 era Bupati Kalamudin Djinab jalan Simpang Imam dilakukan pengerasan.

Saat ini, sebagaimana hasil investigasi IWO Indonesia Muara Enim ke lokasi, dikawasan itu mulai terjadi perebutan dan gesekan antar warga di dua Kabupaten itu. Mading – masing warga dua Kabupaten itu saling mengklaim. Karena diketahui bahwa kawasan itu ada perusahaan PT. PGE ( PERTAMINA GEOTERMAL ENERGY ). Dan Simpang Imam merupakan akses masuk menuju PT. PGE yg terletak di desa Penindaian Kecamatan Semende Darat Laut (SDL). Karena bila tidak mendapat perhatian yang serius dari Pemkab Mura Enim masalah tapal batas, terutama instansi yang membidangi, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi bentrok antar warga di dua Kabupaten tersebut. (**)

(M.fajri ) tim.