Lampung utara Detiknews86.com, – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD), Lampung utara, ketidak transparan nya anggaran media, diduga anggaran media di lenyaapkan oknum seputaran sekretariatan DPRD Lampung Utara. Senin(10/10/2022).
Semenjak dibawah pimpinan (sekwan) Drs. Alamsyah Ahmad, MM, Alipir ( Kabag), dan serta (Kasubbag) Winda, selaku pelaksana pembayaran media.
Diduga terapkan sistem korupsi berjemaah, Pasalnya, dalam pelaksanan pembayaran publikasi media tidak transaparan dan berindikasi korupsi untuk kepentingan pribadi dan orang-orang terdekat.
yang telah di bayar pada minggu ke 3 september lalu, diduga hanya 25 media dan terkesan tertutup dan Rahasia.
Saat di konfirmasi pada senen (26/09/2022) lalu, terkait media yang sudah dibayar,
Kepala bagian (kabag) umum Alipir selaku Kuasa Pengguna Anggara (KPA) Lampung Utara menjelskm, hanya dana talangan, maka hanya itu saja yang di bayar.
“Itu lg dana talangan maka lg sedikit yg diakomodir, Anggaran media blm keluar, kalau sudah ada waktu senggang temui Winda ya” Kata dia
Lanjutnya”besok winda mau meng hadap kalau ada solusi tambahan, untuk publikasi media belum keluar dan carilah dana talangan dari kegiatan yang lain dan cair baru dikit inikan disposisi nya ketua bukan mau-mau saya, ini of derrecot adek baradik, katadia, dia nganuin orang-orang dia saya gak bisa ngomong”, Ungkapnya melalui whatsaap
Lalu 9/10/2022, Guna memastikan Terkait penggunaan anggaran dalam pelaksanan publikasi media, bendahara umum Alam melalui pesan whatsaap nya mengatakan,
“Klw Sampek sekarang blm ada dana masuk artinya tidak ada dalam rekapan Winda di pencairan kemaren”. ungkapnya
Pelaksanan pembayaran publikasi media, sekertariat DPRD bagian umum kabupaten Lampung utara Tahun 2022 diduga gunakan anggaran dan Dijadikan Ajang Korupsi berjemaah,
Terpisah, Ahmad saripudin selaku ketua (LSM GEMPUR) Lampung utara meminta APH untuk menindak lanjuti kesekertariatan DPRD Lampung utara Yang dari tahun ke tahun ada permasalah dengan anggaran untuk mengaudit dan memeriksa semua kegiatan di DPRD lampung utara karna dari tahun ke tahun selalu ada masalah dengan anggaran.
polres lampung utara
Polda lampung
Mabes polri
Inspektorat Lampung utara
Inspektorat provinsi Lampung
BPK provisi Lampung
BPK RI
KPK RI
(tim)
