DETIKNEWS86.COM, SINGKIL
Supaya berbagai masalah konflik tanah dapat terlebih dahulu di lakukan secara Resolusi konflik, menyelesaikan akar masalah oleh tim verifikasi berserta pemerintah dan yang di bentuk oleh pemerintah itu sendiri, Senin (21/8/2023)
Ini kata Ketua CIC Aceh Singkil, Khairul Amri kepada media DetikNews86.com Aceh saat ditemui di kediamannya.
Ketua DPD CIC Aceh aceh Singkil Khairul amri mengatakan,” pada Oktober 2021 lalu Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bersama pemegang izin hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit bersepakat membangun kebun plasma dengan rentang waktu yang di tetapkan dalam aturan pemerintah.”
lanjutnya, “ada informasi beberapa perusahaan telah melaksanakan kewajibannya melalui mekanisme kemitraan dengan kelompok tani sekitar, tetapi belum jelas kelompok tani yang mana dan perusahaan apa…? kemitraan atau kebun plasma, jangan sempat lewat dari batas waktu.”
“Pemkab Aceh Singkil seharusnya percepat melakukan pembentukan dan membuat tim verifikasi kemitraan, agar segera dapat melakukan mendata perusahaan yang sudah melaksanakan kewajiban, sehingga masyarakat tau perusahaan mana yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,” sebut Ketua DPD CIC Aceh Singkil Khairul Amri.
Pendataan juga harus dilakukan kepada kelompok tani yang menjadi anak angkat perusahaan tersebut.
“Jangan nanti kelompok tani yang abal-abal, dan jagan pula orang di dalamnya bukan petani sungguhan tapi petani musiman. Ini perlu dilakukan supaya tertata dan terukur tentang Budi daya perusahaan kebun kelapa sawit dengan baik dan mengetahui sebagai hak dan kewajiban terhadap perusahaan kebun kelapa sawit, adapun tentang hak PLASMA Agar tepat sasaran,” tegasnya
Jika Penjabat (Pj) Bupati Aceh Singkil Drs Azmi, M.AP mampu untuk menyelesaikannya, maka hal ini akan menjadi prestasi yang luar biasa baginya.
“Mengingat jika semua perusahaan perkebunan yang beroperasi di Aceh Singkil merealisasikan kebun plasma maka dapat mendongkrak pendapatan masyarakat dan PAD daerah. Ini yang harus menjadi prioritas pemerintah yang perduli akan kehidupan masyarakatnya”, pungkasnya
[JMR]
