Palembang – [detiknews86.com] – Garki Sumatera Selatan, merencanakan akan melakukan Aksi Unjuk Rasa terkait dengan adanya Dugaan KKN di Dinas Kesehatan Kab Muara Enim, Gejala dan aroma dugaan KKN tersebut adalah bahagian dari ada-Nya indikasi penyalahgunaan wewenang dan jabatan.
Dalam Rilisnya Rohadi S.Sy M.H Ketua Gerakan Masyrakat Anti Korupsi Sumatera Selatan menguraikan KKN adalah sikap yag ditimbulkan oleh Aparat Birokrasi, atau ASN yang berani dengan sengaja melawan regulasi atau melawan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan tentang larangan KKN itu sendiri.
Tidaklah berlebihan, dan juga tidaklah didasari oleh unsur suka atau tidak suka dengan kepemimpinan Se-Seorang, Akan tetapi kebutuhan akan penegakan nilai-nilai yang tegak lurus dengan peraturan itu sendiri, menjadi sebuah semangat bagi kami Kawan-kawan Garki, Untuk memberikan Oto Kritik dan Control terhadap Penggunaan Anggaran Pemerintah Kab Muara Enim, Sehingga terdistribusi, Terserap sesuai dengan peruntukan-Nya, Tanpa adanya niatan KKN dari Penyelenggara Pemerintah.
Korupsi di Era Sekarang “Bagaikan Jamur di Musim Hujan” Seolah berkembang biak tanpa adanya kesadaran bahwa pertanggungjawaban terhadap tindakan yang ditimbulkan oleh pelaku korup dapat berdampak buruk terhadap aspek-aspek serta sendi kehidupan berbangsa dan Bernegara.
Berdasarkan Informasi yang kami terima Bahwa Garki Sumsel Mengendus adanya Dugaan KKN pada Kegiatan,
Sebagai berikut:
1. . Adaya Dugaan KKN Pembangunan Pagar Puskesmas Sugihwaras Kecamatan Rambang senilai Rp. 489.730.000,00. Rehab Berat Pustu Pandan Enim Kec. Tanjung Agung senilai Rp. 414.000.000,00. Lalu Rehab Berat Pustu Penanggiran Kecamatan Gunung Megang dengan nilai Rp. 403.350.000,00. Kemudian Pembangunan Ruang Gizi RSUD Kelas D Gelumbang Kec. Gelumbang dengan nilai Rp. 945.300.000,00, kemudian Pembangunan Ruang Laboratorium RSUD Kelas D Gelumbang Kec. Gelumbang dengan nilai Rp. 473.333.000,00. Rehab Berat Poskesdes Pagar Agung Kec.Semende Darat Laut Rp. 410.246.000,00 dan terakhir Pembangunan Poskesdes Suban Baru Kecamatan Kelekar Rp. 561.234.567,89 Dimana dari informasi dan kegiatan pelaksanaan dilapangan terdapat pembesian berpariatif dan Sebagian mengunakan besi yang berkualitas rendah (banci) tidak sesuai dengan yang telah disyratkan pada RAB dan Gambar, tidak hanya itu cat yang digunakan dilapanganpun juga cat yang berkualitas rendah mudah pudar dan luntur tidak berkaidahkan sesuai dengan juknis yang telah diterangkan dalam RAB. Pengunaan kayu dibawah standar dan kaca-kaca yang getas dengan kualitas rendah mudah pecah
2. . kami juga melakukan investigasi seperti poskesdes suban baru, ruang gizi RSUD, Ruamg Lab sampai saat ini belum ada fungsi dan tidak difungsikan malah seperti Pembangunan ruangan untuk memperternakan hantu-hantu dan para dedemit didalamnya, jadi untuk apa semuaya dibngun menghamburkan uang negara kalua toh pelayanan medik medis tidak dapat dirasakan masyrakat, sementara pengangkatan P3K terus menerus Pembangunan layanan Kesehatan terus menerus. Masyrkat berobat malah ke Kota sebelah Prabumulih kota yang baru seumur jagung tapi pelayanan kesehatanya malah jauh lebih unggul dari kab muara enim. Jadi sebaiknya PJ Bupati Muara Enim mengevaluasi jabatan kadinkes Muara Enim dan PPK PPK yang ada di dinas tersebut
3. kami juga meminta bupati untuk menelusuri pertangungjawaban dana BLUD yang dikelolah oleh dinkes ini dari tahun ketahun kami curiga kalua dana besar dan segar ini malah jadi bancakan korupsi yang mengakibatkan layanan Kesehatan di Kab Muara Eni mini justeru jauh tertinggal dan buruk
Oleh karenaya rohadi mendorong kepada masyrakat muara enim khusunya masyrakat zona 3 untuk sama-sama melakukan pengawasan dan jika perlu lakukan mosi tidak percaya atas kinerja dan komitmen dinas Kesehatan dalam menjawab tantangan layanan Kesehatan di kab muara enim. Kejadian tentang Limbah B3 yang sempat viral beberapa tahun yang lalu kemudian puskesmas gelumbang yang digembok pakai rantai padahal seharusnya beroprasi 24 jam seakan menambah rentetan buruk dari dinas Kesehatan kab muara enim ini belum lagi keluhan dan hambatan didaerah daerah lain yang tidak terekspose dan terkontrol oleh media mungkin banyak ujar rohadi saat dibincangi dihalaman kantornya.
(M. fajri)