DetikNews86.com~Kutacane| Menjelang 100 hari kinerja Syakir sebagai Pj Bupati Aceh Tenggara pasca dilantiknya pada 11 Oktober 2022 lalu oleh Pj Gubernur Aceh, Marzuki.
Artinya, masih ada beberapa hari lagi kesempatan untuk menunjukkan kualitas manajemen kepemimpinan menjelang 100 hari masa kerja di daerah itu.
Hal ini disampaikan Alumni Pusbang ASN BKN R.I, Abdul Razak yang akrab disapa Tgk Razak Pining. Komitmen membangun dan mengentaskan Aceh Tenggara sebagai daerah miskin serta melakukan perubahan terhadap layanan publik adalah sebagian prioritas kerja Syakir.
“Pj Bupati seharusnya tau bahwa membangun dan mengentaskan kemiskinan di Aceh Tenggara bukan hanya tertib administrasi saja tetapi bagaimana tentang perbaikan manajemen ASN,” kata Tgk Razak Pining, Jum’at (30/12/2022).
Dirinya juga menyampaikan, terkait persoalan itu tidak mungkin seorang Syakir bisa menyelesaikannya sendirian. Tentu ada peran OPD yang membantunya sekaligus sebagai ajang selektif evaluasi kinerja bawahannya.
“Untuk menggenjot kemajuan program tersebut sudah sepantasnya Syakir melakukan evaluasi kinerja bawahan, apabila dirasa perlu segera lakukan mutasi bagi bawahan yang berkinerja buruk, ” katanya.
Ia pun menyarankan agar Syakir tak segan untuk mengambil langkah tegas atau pendisiplinan dengan mengevaluasi jabatan tersebut, untuk membenahi manajemen ASN Pemkab Agara.
“Apalagi kalau ada yang hanya berjalan di tempat, lebih baik di evaluasi dari pada hanya mengganggu jalannya pemerintahan atau tidak sesuai dengan program yang sudah di atur oleh PJ Syakir,” saran dia.
Kondisi saat ini, masih banyak terdapat di pimpinan SKPK tak sesuai dengan bidangnya. Tentu ini sangat menghambat kinerja kabinet pemda yang seharusnya kini bisa berlari kencang, mengingat Pj Bupati adalah seorang yang berpengalaman di birokrasi.
Kegagalan program TPP yang kandas di DPRK, serta keterlambatan pembayaran Gaji Desember, ini akan menjadi mimpi buruk Pj di mata masyarakat.
Gencarnya pembangunan retail modern dibawah bendera Indomaret dan Alfamart tentunya akan menciptakan iklim investasi yang baik, tapi belum adanya Qanun RDTR (rencana detail tata ruang) justru akan memberikan dampak negatif juga bahkan bisa membunuh UMKM di Aceh Tenggara.
Serta isu-isu masih maraknya Pungli di OPD baik di bidang pelayanan publik maupun di pelayanan intern ASN, sudah menjadi rahasia umum.
Masih banyak program-program yang mendesak, seperti pemindah Lapas yang kini sudah over kapasitas semenjak 2014, dan program-program lainnya yang dapat menaikan elektabilitas kinerja Pj Bupati Agara.
“Sehingga kepemimpinan Syakir menjelang 100 harinya, dianggap datar saja tampa ada suatu gebrakan perubahan untuk Aceh Tenggara”, sebut Tgk Razak Pining
[KPA]
