Detiknews86.com, Bungo – Deni Irawan, SH selaku mantan aktivis BEM unbari dan HMI yang saat ini sebagai sekretaris LBH-RI Provinsi Jambi 07/10/2022.
LBH, RI mendukung KPK turun ke Jambi untuk memantau persoalan tambang batu bara dan anggaran pendapatan daerah provinsi jambi, diduga ada juga ASN dan bukan ASN yang mengatur proyek APBD di Provinsi Jambi karna kita Jambi sudah tidak mau terulang seperti kasus kasus yang lama persoalan anggaran ketok palu di DPRD Provinsi Jambi.
“Kami dari LBH-RI provinsi Jambi menginginkan Jambi bersih dari Korupsi Kolusi, dan Nepotisme dan meminta KPK untuk mempertanyakan izin pertambangan batu bara yang ada di Provinsi Jambi seperti di Kabupaten Bungo, Tebo, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat dan Batanghari”, ucap Deni Irawan, SH.
“PT. NTC dan Subkontraktor yang ada di Kabupaten Bungo nya sudah memenuhi semua hutang royalti dan reklamasi pasca tambang setelah di cabut izin PKP2B oleh menteri”, tambah Deni Irawan, SH
Satu lagi persoalan pasca tambang batu bara PT. NTC di Kabupaten Bungo yang sampai saat ini belum juga melakukan reklamasi ungkap Deni Irawan, SH salah satu advokat di Provinsi Jambi mempertanyakan sejarah kelam carut marut tata kelola tambang batu bara di Bungo begitu banyak kolam raksasa dan kerusakan lingkungan warisan NTC siapo bertanggung jawab ujar Deni, mengingat berapa Minggu lalu beberapa LSM dari Bungo yg demo di Mabes Polri dan KPK meminta PT. KBPC di Bungo untuk melakukan reklamasi, setahu saya yg harus melakukan reklamasi itu semestinya PT. NTC bukan PT. KBPC karena jelas PT. NTC pasca tambang batu bara di Kabupaten Bungo tidak pernah melakukan reklamasi.(RHS)
