Musi Banyuasin SUMSEL-DetikNews86.com.
Ketua Lembaga Intelijen Pers Reformasi Republik Indonesia (LIPER – RI) Perwakilan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usut semua kegiatan proyek kabupaten Muba Sumsel.
Pasalnya banyak kegiatan pelaksanaan proyek dan baru selesai dikerjakan telah hancur berlobang menelan anggaran Milyaran sampai dengan Puluhan Milyar diduga kuat tidak berkualitas serta tidak bermutu alias asal jadi seperti contoh jalan dalam kabupaten kota Sekayu setiap tahun dikerjakan dengan anggaran Milyaran baru satu bulan, hanya bertahan berapa bulan belum sampai satu tahun anggaran jalan tersebut kembali rusak dan berlobang begitu juga jalan jalan kecamatan desa dalam wilayah Muba yang sudah banyak viral dimedia sosial oleh warga masyarakat setempat.
Ia Arianto Ketua LIPER – RI Muba juga berharap agar Presiden Jokowi meninjau kerusakan kerusakan jalan yang ada dalam wilayah Muba sampai pelosok desa menyedihkan.
Oleh karena itu, Arianto sebagai Penggiat Berani Jujur Hebat Muba yang sudah sejak lama bermitra dengan lembaga Anti rasuah dan Penegak Hukum lainnya, meminta Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan pembangunan infrastruktur di kabupaten Muba yang disinyalir penuh indikasi kecurangan dalam pekerjaan nya yang bermuara pada KKN dalam proses tender lelang mendapatkan proyek yang diduga masih berjalan nya Fee Fee Setoran Proyek.
Arianto menjelaskan juga kami sebagai Rakyat masyarakat Penggiat Berani Jujur Hebat meminta keseriusan KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi di kabupaten Muba yang telah dua kali terjadi OTT KPK untuk menuntaskan oknum – oknum yang terlibat disebutkan dalam fakta persidangan atas keterlibatan dalam peran OTT KPK di Muba 2021 lalu, baik adanya keterangan penerima pemberi harus dituntaskan agar birokrasi pemerintahan bersih dari oknum oknum koruptor yang bercokol duduk di pemerintahan Muba supaya Muba ini dapat maju terdepan dalam pembangunan nya dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta menindak tegas atas adanya indikasi pelanggaran pelanggaran jabatan yang ada dilingkungan Pemkab Muba.
Dia menyatakan dukungannya terhadap KPK merupakan Support dukungan dari elemen masyarakat ormas Muba untuk dilakukan penyelidikan terhadap potensi dugaan korupsi dana infrastruktur Muba mengingat banyak jalan jalan rusak serta meminta KPK mengusut proyek pekerjaan jalan yang dibangun melalui dana SMI senilai ratusan Milyar hasil nya berlumpur tersebut, apalagi dana tersebut berasal dari dana pinjaman dengan total 450 milyar dialokasikan pada beberapa pekerjaan jalan pada tahun sebelumnya.
“Kami berharap KPK dapat segera melakukan tindakan atas banyak nya laporan pengaduan yang telah disampaikan baik yang telah dilakukan proses pemeriksaan dan yang telah disampaikan oleh berbagai kalangan elemen masyarakat ormas lembaga terhadap dugaan korupsi yang ada di kabupaten Muba untuk segera dituntaskan agar masyarakat daerah tidak dirugikan oleh oknum – oknum yang mementingkan diri sendiri dan golongan serta unsur KKN.
Terpisah dari itu Ketua LIPER – RI Muba Arianto juga mengatakan, meminta Kementerian Dalam Negeri serta pihak terkait lainnya menindak tegas terhadap dugaan pelanggan pelanggan jabatan yang ad dilingkungan Pemkab Muba mulai dari jabatan Sekda dan Jabatan PJ Bupati Muba diduga kuat sarat penyimpangan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.
Perundang-undangan yang dijalankan, bertahun tahun ini dan mengembalikan kerugian akibat kebijakan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari jabatan yang diduga tidak sah secara peraturan perundang-undangan jangan seakan akan seperti lagu bang Haji Rhoma Irama Buta Tuli dan terkesan KPK tenang pilih dalam menuntaskan memberantas kasus Korupsi dan keterlibatan oknum yang terlibat “pungkasnya”.(T.9.).
