Pekanbaru -detiknews86.com Aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian PUPR BWSS III jalan Cut Nyak Dien dan didepan Kantor Kejati Riau Kota Pekanbaru beberapa waktu yang lalu, nampak nya dianggap sepele oleh pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III, pasalnya sampai saat ini pihak kementerian PUPR BWSS III dan Kejati Riau belum melakukan klarifikasi terkait temuan dugaan Korupsi dari DPP LSM BARA-API. Selasa (13/2/2023)
kalau tidak ada klarifikasi dari Pihak BWSS III terkait temuan dari DPP LSM BARA-API, Kami akan kembali melakukan aksi unjuk rasa yang Besar seusai Pemilu nanti, ungkap Ketua DPD Riau LSM BARA-API Jasril Rz didampingi oleh Sekretaris nya Daeng Johan
Jasril Rz menjelaskan kepada media ini,” kami sudah melakukan aksi Unjuk rasa didepan Kantor BWSS III, didepan Kantor Kejati Riau dan juga Kami kirimi surat sebagai bukti awal terhadap pihak kajati untuk dapat segera memeriksa dan mendalami kerugian Negara yang diduga diselewengkan oleh BWS Sumatera III,
“Namun kenapa sampai sekarang pihak BWSS III tidak merespon, Kami menganggap mereka kebal hukum, padahal sudah sangat jelas dari investigasi DPP LSM BARA-API yang dilakukan terhadap proyek Revitalisasi Danau Bakuok di Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang menelan anggaran Rp. 23,601,688,375, diduga kuat Negara dirugikan hingga mencapai 5 Miliar,” tegas Jasri Rz
Lanjut nya,” Pekerjaan tahap 1 menggunakan dana APBN senilai Rp 23 .601.688.375, adapun rincian perkejaan nya berupa pengerukan sedimen, Pengangkatan Gulma, Perkuatan Tebing (turap beton dan bronjong), Pembangunan Zona A, Pembangunan Anjungan Danau (Maawuo), Pembangunan Jalan Inspeksi, Pembangunan Kantor Pengamat, Pembangunan Spillway, dan Pekerjaan Landscape.
Dari sistem pekerjaan tersebut diduga kuat Negara dirugikan hingga 5 Miliar Karna tidak memenuhi spesifikasi, Kita duga item yang dikerjakan tidak sesuai bobot volume, terlihat saat ini apabila kita cek di lokasi pekerjaan (uji petik) pekerjaan yang dikerjakan kelihatan retak- retak,” ungkap Jasril Rz
Itu ditahap 1 belum lagi perkembangan yang terjadi di tahap II Tahun 2023 yang menelan anggaran APBN hingga Rp.13 ,521,462,000 Miliar, ini kami duga akan rentan terjadi praktek KKN, papar Jasril Rz
Terkait hal tersebut, Kami menantang APH untuk mengungkapkan dugaan Korupsi pada semua item pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi dan Mutu
” Sebagai Control Sosial, LSM BARA-API tidak akan mundur untuk terus melakukan langkah langkah hukum agar para koruptor tertangkap, kalau tidak direspon juga kami akan melakukan Aksi di Kejagung RI sampai Dugaan Korupsi di kementrian PUPR BWS III ini terungkap,” pungkasnya Jasril Rz
Kami meminta kepada APH agar segera memeriksa Kepala Balai Ir Sahril Sp. PSd dan PPK BWS III Marnowo sebagai Pelaksanaan revitalisasi Danau Bakuok yang tidak mau transparan dan duduk berdiskusi dengan aktivis LSM BARA-API yang bertujuan positif demi pembangunan di Provinsi Riau yang kita cintai, tandasnya
(Tim/Red)
