Mahasiswa Jakarta Meminta KPK Segera Periksa dan Tangkap DINAS PERKIM LABURA
DetikNews86.com._Sumut.- Koalisi mahasiswa dan pemuda sumatera Utara (KAMPUS) Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan KPK RI (3/2/2023).
Sejak pukul 15.00 wib puluhan mahasiswa yang tergabung dari universitas negeri maupun swasta di daerah Jakarta dan sekitarnya melakukan aksi unjuk rasa, terkait dugaan korupsi di dinas perkim labuhanbatu utara.
Ketua umum KAMPUS Jakarta, saprido pasaribu menyampaikan dalam orasinya “ini merupakan ikhtiar kami, untuk membumi hanguskan korupsi ditubuh Pemkab Labuhanbatu Utara, terkhusus dinas perkim,” ujarnya
Adapun isi Tuntutan
1. Tangkap dan serta periksa kepala dinas perkim labuhanbatu utara dan jajarannya atas Dugaan adanya
indikasi Korupsi dan Kekurangan volume Pekerjaan pembangunan lapangan terbuka di kabupaten
labuhanbatu utara sebesar Rp119.590.766,96 dan kekurangan volume pekerjaan lanjutan pembangunan
gedung badan kepegawaian daerah kabupaten labuhanbatu utara Rp 10.824.982,53 serta kekurangan volume pekerjaan pembangunan gedung badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten labuhanbatu utara
sebesar Rp42.567.143,42 besar kemungkinan dugaan kami dalam kegiatan ini tidak sesuai dengan RAB dan Spesifikasi serta terjadinya kerugian keuangan Negara.
2. Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi Segera melakukan
Penyidikan dan penyelidikan kepada Kepala Dinas Perkim Labuhanbatu Utara atas dugaan adanya indikasi
korupsi pada kekurangan volume pekerjaan tersebut yang anggarannya berasal dari APBD.
3. Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi agar segera turun langsung
meninjau dan melakukan pemeriksaan terhadap oknum-oknum yang kami duga sebagai aktor intelektual dalam kegiatan tersebut yang kami duga tidak sesuai RAB dan Spesifikasi besar dugaan terjadi indikasi
korupsi dan mark up serta mengakibatkan kerugian keuangan negara.
4. Meminta kepada Bapak Hendriyanto Sitorus, S.E, M.M Bupati Labuhanbatu Utara segera mengevaluasi dan Mencopot Dinas Perkim Labuhanbatu Utara apabila terbukti Bersalah.
“Kami meminta KPK RI untuk mengusut tuntas dugaan ini, supaya nantinya bumi basimpul kuat bisa terbebas dari KKN” ujarnya
Sedangkan kadis perkim saat dimintai keterangan tidak ada respon, dan hanya membaca.
“Apabila tuntutan kami ini tidak juga di indahkan, maka kami akan lakukan aksi besar besaran jilid II di KPK RI” ujar saprido.
Reporter : Red
