Kab.Karo (SUMUT) DETIKNEWS86.com
Semenjak dilantik pada 26 Juni 2021 yang lalu oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmyadi, Cory Seriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting menjabat sebagai Bupati Karo dan Wakil Bupati Karo, Periode 2021-2024 disaat itu besar harapan masyarakat Kabupaten Karo akan adanya perubahan, peningkatan ekonomi serta kesejahteraan bagi masyarakat daerah itu.
Kini berbagai elemen masyarakat mulai mengkritisi kinerja Pemkab Karo dibawah kepemimpinan Bupati Karo, Cory Seriwaty Sebayang dan Wakil Bupati Theopilus Ginting, sejak dilantik Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, belum ada terlihat melakukan gebrakan atau terobosan dalam manajemen pembangunan yang mengarah kepada kepentingan masyarakat.
Harapan masyarakat hanya sebatas mimpi karena sampai saat ini, kepemimpinan mereka belum menyentuh permasalahan yang dihadapi warganya serta program kinerja mereka belum ada mewujudkan perubahan, baik di sektor pertanian, pariwisata, pembangunan infrastuktur, ketersediaan air bersih di Kota Kabanjahe. Penataan kota dan deretan masalah sosial lainnya, menjadi sorotan berbagai elemen masyarakat mulai dari petani, akademisi hingga aktivis pegiat LSM di daerah itu.
Bastanta Karo Karo, pegiat pemantau kinerja pemerintah, mengatakan “Setahun lebih telah menjabat sebagai bupati dan wakil bupati, namun belum terlihat program dan kinerja yang menjadi program unggulan Pemkab Karo. Sepertinya, ada tidak ada mereka (Bupati dan Wakil) daerah ini bisa berjalan seperti saat ini. Artinya, jargon kampanye mereka, “Karo Maju Untuk Indonesia Maju” seperti pepesan kosong. Justru malah sebaliknya, kita bingung mau dibawa kemana daerah ini,” kecamnya kepada KOMPAS86.com di Jalan Djamin Ginting Kabanjahe, Kamis (13/07/2023) malam.
Sektor pertanian, misalnya, kata Bastanta, digeluti mayoritas warga Kabupaten Karo selama ini, kalau menurut data BPS sekitar 87 persen daerah ini menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, sebutnya.
“Bisa dikatakan pertanian adalah ‘nafas’ dan tulang punggung ekonomi keluarga di daerah ini, faktanya belum terlihat adanya perbaikan seperti ketersedian bibit, pupuk bersubsidi, infrastruktur berbasis pertanian serta pemasaran hasil pertanian,” katanya.
Bahkan sektor pertanian, tutur Bastanta, penyumbang terbesar pendapatan asli daerah (PAD) untuk APBD Pemkab Karo, namun sungguh miris, pemberi sumber PAD itu diterlantarkan dan terkesan dibiarkan berjalan sendiri-sendiri. Mulai dari mencari bibit, menanam, merawat hingga panen, semua dikerjakan petani. “Tidak ada peran pemerintah kecuali minta cukai atau retribusi di saat petani menjual barangnya di Pasar Hasil Bumi Pajak Singa, Pajak Roga atau Pajak Tigapanah,” ucapnya.
Hal yang sama juga terjadi di sektor pariwisata yang menjadi sektor andalan ke dua setelah pertanian, juga belum terkelola dengan baik. Lebih cepat pihak swasta menangkap peluang dari pada pihak Pemkab Karo. Kalau bukan karena pihak swasta atau warga sendiri, mana ada objek wisata kita yang bisa menjadi magnet bagi wisatawan.
Lanjutnya, kita memiliki potensi sumber daya alam luar biasa, alam yang subur, alam yang indah, letak geografis Kabupaten Karo sebagai jalan lintas Provinsi Sumut-NAD, dekat ke Ibukota Provinsi Medan, seharusnya kelebihan yang kita miliki ini bisa diformulasikan menjadi peluang dalam meningkatkan ekonomi dari bidang pertanian dan pariwisata dan lainnya yang tujuannya untuk meningkatkan pembangunan yang bermuara terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Namun potensi itu belum dapat dimaksimalkan oleh Bupati dan Wabub beserta jajaran kabinetnya, malahan pertanian kita sekarang anjlok dan pariwisata semakin amburadul, semua stagnan atau jalan di tempat. Bahkan pendidikan kita juga sangat buruk di tingkat Sumatera Utara. Jadi apa kinerjanya mereka selama ini? Pertanyaan berikutnya apa saja yang dikerjakan oleh Bupati dan Wabub serta sejumlah pimpinan OPD-nya,” ujarnya
Terpisah, hal senada diungkapkan Aly Ginting Munthe SH Wakil Sekretaris DPC LSM Perintis Kabupaten Karo. Dia menekankan, seharusnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, pariwisata dan perdagangan tanpa mengabaikan sektor-sektor lainnya bisa lebih meningkat sebab Bupati Cory S Sebayang, sebelumnya menjabat sebagai Wabub selama 5 tahun. Artinya, Bupati sekarang adalah bagian rezim sebelumnya. Jadi tidak ada alasan tidak menguasai permasalahan yang ada saat ini.
Dengan pengalaman sebagai Wakil Bupati selama ini, dia harusnya bisa dengan mudah dan leluasa memenejemen birokrasi dan menempatkan pimpinan OPD-nya sesuai skil dan kemampuan latar belakang pendidikannya, bukan berdasarkan like and dislike.
Faktanya, setahun lebih menjabat, imbuh Aly Ginting, apapun tidak ada kinerja dan prestasi yang membanggakan daerah ini. “Bahkan kita terkecoh gaya kepemimpinan Bupati Cory S Sebayang saat menjabat Wakil Bupati. Pada saat itu dia terlihat berkarakter tegas. Sekarang potret kepemimpinan beliau sangat lemah dan plin plan, jauh beda saat menjabat sebagai Wakil Bupati. Apakah faktor usia, atau akibat hal lain, kita tidak tahu,” lontar dia.
Sungguh miris, bila kita review balik ke belakang kita ‘terbius’ dengan jargon kampanye mereka, “Nande Ingan Tertande” “Karo Maju Untuk Indonesia Maju”. “Ntah apa maksud jargon yang hanya indah diatas panggung politik itu tapi miskin realisasi. Hingga hari ini, sungguh sangat mengecewakan, tidak ada satupun program dan inovasi yang bisa mengurai dan menjawab permasalahan yang ada. Semua masih di tataran diskusi belum menjadi solusi,” kecam Aly.
(SABT)
