Foto:M Nasir. S.SI anggota DPRD Banyuasin ketika diwawancarai awak media pada Muswil APKLI sumsel
Detiknews86.com Palembang, APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia) wilayah Sumatera Selatan mengadakan Musyawarah Wilayah (MUSWIL) kegiatan ini merupakan agenda rutin APKLI dalam rangka estafetisasi kepemimpinan APKLI Sumsel dan merupakan penerjemahan dari MUNAS APKLI ke-5 pada 15/04/2017 terkait pendampingan ekonomi PKL dan pelaku usaha supaya maju dan berkembang di Era Digital seperti saat ini. bertempat di Gedung Jeddah Asrama haji jalan tanjung api-api Kec. Sukarami kota palembang pada sabtu (20/11/21).
APKLI adalah wadah dari PKL dan Pelaku Usaha ekonomi rakyat yang bergerak untuk mengakomodir semua pedagang yang beraktifitas dalam kesehariannya sebagai pedagang atau pelaku usaha kecil. Yang bertujuan untuk mensejahterakan pedagang, mengkoordinir setiap pedagang mulai dari daerah hingga nasional dan membantu setiap pedagang dalam kepengurusan izin usaha, membantu pedagang dalam medapatkan bantuan dari pemerintah dan lain-lain.sampai saat ini anggota APKLI berjumlah mencapai 200.000 anggota (terdata nasional) dan untuk DPW Sumsel sudah terdaftar sekitar 4500 orang pedagang.
Kegiatan itu dihadiri oleh Pengurus Pusat APKLI,seluruh anggota dan pengurus APKLI Sumatera Selatan hingga daerah,tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan dijadwalkan gubernur Sumatera Selatan Bapak H Herman Deru akan hadir namun karena suatu hal akhirnya diwakili oleh Bapak Riza selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (KADISPERINDAG) Sumatera Selatan.
Dewan Pengurus Pusat APKLI Dr. Ali Mahsun M.Biomed. Selaku Ketua Umum DPP APKLI Dalam sambutannya Mengatakan bahwa “Formula ekonomi kedepan adalah formula ekonomi digital yang tidak cukup hanya dengan kreatifitas dan inovasi saja namun harus disempurnakan sebagai hal yg utama untuk instrumen unggul di era digital yaitu sinergi dan konektivitas.merupakan sinergi pemerintah dalam mengajak semua kekuatan termasuk APKLI dalam rangka memajukan perekonomian rakyat terkhusus di seluruh wilayah sumatera Selatan dan Pemerintah harus bertanggungjawab untuk mengkoleksikan apa yang dibutuhkan PKL dan pelaku usaha ekonomi rakyat agar mereka mampu maju dan berkembang karena pemerintah adalah mitra strategis APKLI”, tuturnya.
Ia juga meminta pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat bersinergi dan mendorong APKLI sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan serta kemajuan usaha dan ekonomi PKL dan pelaku usaha ekonomi di era digital selanjutnya Ia menambahkan bahwa anggota APKLI bukan hanya pedagang gerobak, asongan atau pasar dadakan saja tapi termasuk toko kelontong rumahan, pelaku usaha di tempat-tempat wisata, di terminal, stasiun dan pusat keramaian lainnya termasuk di pasar tradisional, oleh karena itu sinergi dan konektivitas antara APKLI , Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah menjadi kunci utama sehingga mampu mendampingi PKL dan pelaku ekonomi rakyat dapat maju dan berkembang dalam mengelola usahanya.
Selanjutnya Ia meminta kepada Pemerintah atas fasilitas usaha dan ekonomi produktif karena kendala PKL Pelaku usaha kecil adalah permodalan, apalagi karena sekarang PKL sangat terdampak Covid19 sehingga terjadi kredit macet dan terhambat BI cheking, Justru itu APKLI mendesak Pemerintah agar menerbitkan PERPU Pemutihan BI cheking agar PKL dan pelaku usaha kecil yang terdampak pandemi ini dapat meminjam modal untuk meneruskan usahanya. Ia pun berharap Pemerintah memberikan perhatian khusus agar managemen tata usaha bagi PKL dan pelaku usaha ekonomi rakyat bisa lebih baik sehingga mereka bisa naik kelas menjadi pengusaha yang maju berkembang dan unggul.
Terakhir Ia menyatakan Musyawarah Wilayah (MUSWIL) APKLI SUMSEL Resmi di buka dan menyampaikan terimakasih kepada panitia yang telah mengagendakan kegiatan ini dan alhamdulillah lancar dan insha Allah di ridhoi Allah SWT dan berpesan kepada APKLI harus membawa Sumatera Selatan menjadi wilayah Pengantar Kejayaan di Republik ini, pungkasnya.
RIZA selaku KADISPERINDAG (Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan)Sumsel yang saat itu hadir mewakili Gubernur Sumatera selatan, menjelaskan kepada awak media ” PKL hampir 60% penggerak perdagangan di tingkat pasar, kalau kita bandingkan PKL dan pedagang Kios tentu lebih banyak PKL namun demikian Ia berharap PKL mengutamakan ketertiban dan mentaati aturan yang dibuat pengelola pasar tempat mereka berdagang”.
Ia menambahkan “dengan aktifnya APKLI diharapkan nantinya Pemerintah bisa lebih mudah dalam bersinergi untuk kegiatan kedepannya, ketika ditanyai awak media mengenai peran Disperindag Sumsel, “Kita supporting ya, didalam pasar/kalangan itu tetap kita sediakan lahan kosong, tidak semuanya kita bangun dan saya mengambil kebijakan bahwa pembangunan pasar tanpa dinding sehingga lebih luas dan cepat dalam proses dagangnya, dengan demikian pembangunan pasar tidak memakan biaya besar sehingga kita bisa bangun lima pasar/kalangan dalam setahun”, ungkapnya.
Turut hadir dalam kegiatan itu adalah M Nasir,S.SI sebagai anggota DPRD KAB. BANYUASIN dari komisi IV fraksi Golkar juga sebagai Dewan Pembina APKLI DPW Sumatera Selatan menyampaikan “PKL adalah imbas yang paling berat dirasakan akibat pandemi covid19, banyak yang terputus. Mereka tidak bisa berjualan sedangkan kebutuhan sehari-hari tetap jalan”, ungkapnya.
Ketika di tanya soal pedagang yang banyak gulung tikar akibat terdampak covid19,Ia menerangkan ” Sebagai Wakil Rakyat, tentu kita harus mensupport PKL dan pelaku usaha kecil mendapatkan bantuan maupun fasilitas yang mereka butuhkan,kegiatan untuk memfasilitas itu di atur oleh dinas perindustrian dan perdagangan mungkin kalau ada bantuan, apakah itu bantuan modal, perlengkapan, peralatan kita akan siap untuk memberikan bantuan itu kepada masyarakat yang terdampak Covid19 terkhusus PKL dan Pelaku usaha ekonomi rakyat”, pungkasnya
(Irwanto-Sumsel)