Namlea, Kab.Buru (Maluku)
DetikNews86.com – Bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Buru, Dilaksanakan Rapat Kerja Wakil Ketua I DPD RI Letjen TNI (Purn) Dr. Nono Sampono M.Si dengan Forkopimda Kabupaten Buru. Rabu (03/08/2022)
Hadir dalam kegiatan rapat tersebut diantaranya, Bupati Buru Dr.Djalaluddin Salampessy, S Pi.,M.Si
Wakil Ketua DPD 1 RI, Letjen TNI (Purnawirawan) Nono Sampono, Dandim 1506/Nla Letkol Arh Agus Nur Fujianto, S.Ip ,M.Han, Kapolres Kab Buru AKBP Egia F. Kusumawiatmaja, S.Ik.,M.I.K
, Asisten 3 Drs Arman Buton
Staf Ahli Bupati Nawawi Tinggapi , Kadis Sosial La Hidi, Kadis Disperindag Irfan Umasugi, Kepala Bappeda Najib Hentihu, Kakesbang Pol Abd Basir Toisuta, Kasatpol PP Karim Wamnebo dan Perwakilan Dari Kejaksaan Negeri Namlea.
Penjabat Bupati Buru Djalaludin Salampessy mengawali sambutannya yang sekaligus membuka rapat mengatakan bahwa, Kabupaten Buru merupakan Kabupaten yang bertekline Retemena Bara Sehe.
“Kami hari ini sangat bersyukur kedatangan wakil ketua 1 DPD RI perlu kami sampaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru berada pada 3,5 %, namun Kabupaten Buru pernah meraih WTP, ( Wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak enam kali, “Jelasnya.
Oleh karena itu lanjutnya, kesempatan ini kami juga mau menyampaikan tentang Kordinasi, Kolaborasi, dengan Wakil ketua 1 DPD RI, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakt Kabupaten.Buru, dapat diperperjuangkan ke pemerintah pusat.
Sementara itu menurut Wakil Ketua 1 DPD RI Letjen TNI ( Purnawirawan) Dr. Nono Sampono, kesempatan tugas reses ke daerah, untuk dapat membentuk hubungan antar DPD RI dan Pemda Kabupaten Buru.
” Hal ini agar kami bisa kolaborasi interaksi, dan selalu bisa menyikapi setiap persoalan di daerah, olehnya itu, kami turun ke daerah ini, untuk melihat apa yang menjadi keluhan masyarakat di daerah dan itu sudah merupakan tugas kami DPD RI, ” Kata Nono.
Nono juga mengatakan, dalam kemitran DPR dengan DPD itu seimbang namun dalam undang- undang sangatlah jauh, DPR hanya melihat kepada satu sisi yaitu masyarakt, sementara DPD melihat keseluruhan dari masyarakt sampai harus berbasis kepada kewilayahan.
“Untuk kita ketahui Maluku berada di daerah timur Indonesia , dan kita masih banyak memiliki penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan, olehnya itu, marilah kita berjuang, untuk bagaimna bisa mengurangi kemiskinan, karena Maluku memiliki kepulauan yang sangat kaya, memiliki sumberdaya alam sangat menjanjikan, walaupun di segi penduduk masih sedikit. Akan tetapi di sisi yang lain memiliki potensi alam yang sangat menjanjikan, ” Pungkasnya.
Kemudian Asisten III Sekertariat Pemda Buru Drs Arman Buton, dalam kesempatan yang sama menggambarkan tentang kondisi Kabupaten Buru.
“Melihat dari sisi kondisi keamanan di kabupaten Buru baik kamtibmas maupun lainnya sudah sangat baik, Jelas Arman.
Dan untuk infrastruktur di Kecamatan Batabual sangat membutuhkan sarana terkait jembatan dan jalan, selain itu juga desa pemekaran untuk menjadi desa devinitif.
” Pada Kecamatan Batabual, gelombang laut yang cukup kuat kami meminta penambahan Feri Namlea Kayeli dan Namlea Ilath. Selain itu ada keinginan dari masyarakat waeapo untuk dimekarkan, “Pungkasnya.
Penyampaian Kepala Bappeda Kabupaten Buru Najib Hentihu, Indikator makro pembangunan Kabupaten Buru yang mana kemiskinan dan pengangguran sangat meningkat. Mengingat terjadinya wabah penyakit Covid – 19.
Berkaitan dengan itu maka Kabupaten Buru ini sangat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Najib juga menyinggung soal anggaran tiga dinas yang suda tidak ada lagi di daerah yakni pertanian, perikanan dan pariwisata.
Dinas sosial juga butuh program Jaminan sosial dari pemerintah pusat. Hal disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buru Lahidi kepada Wakil Ketua I Dpd RI Nono Sampono.
” Ada tiga hal penting yang perlu kami sampaikan terkait dengan kemiskinan yang termasuk dalam data sosial 77 ribu 806 jiwa, hal ini tersebar di beberapa Kecamatan, selain itu data ini juga merupakan bantuan dari jaminan sosial, ” Terangnya.
Kemudian untuk bencana alam di Kabupaten Buru tingkat bencana alam cukup tinggi yang mana tanah longsor, air laut, banjir dan beberapa bencana lainnya. Olehnya itu kita berharap agar adanya posko yang disiapkan.
” Ini suda pernah dibicarakan oleh Kapolres Kabupaten Buru terkait dengan posko bencana alam, karena itu kami meminta kepada pemerintah pusat agar dibuatkan pos.bencana alam di Kab. Buru saat ini agar ketika ada bencana dapat kita siap segerah, “Urainya.
Ditambahkan juga oleh Kadis Disperindag Kab. Buru Irfan Umasugi, transportasi logistik untuk tol laut Kab. Buru, untuk 50 kontener bahan pokok selalu full.
” Melalui rapat ini saya ingin menyampaikan untuk jata tol laut Kab. Buru ini ditambah 15-20 kontener, agar tidak terjadi kelangkaan dan bisa dipertahankan untuk menyambut hari-hari besar juga bisa terpenuhi, ” Tegasnya.
Menanggapi semua masukan yang disampaikan Wakil ketua DPD I RI Nono Sampono menjelaskan, saya minta agar dalam sidang paripurna tgl 14 agustus ini sudah disiapkan surat dan data-data semua penyampaian pada hari ini.
Terkait dengan kemiskinan ini sangat menarik, yang mana terkait angka kasus kemiskinan ini yang kita lihat memang ada yang naik dan ada juga yang menurun.
Menurut arahan pimpinan negara yang paling disoroti itu adalah kemiskinan, mengingat dengan terjadinya wabah penyakit covid-19 sehingga menimbulkan tingkat kemiskinan semakin meningkat.
Terkait perumahan, sebenarnya perumahan itu ada program, Soal Tol Laut secara Nasional terjadi Inflasi kerugian yang besar, karena subsidinya sangat besar karena tol laut ini merupakan jalur terbesar.
Buru ini sebenarnya sangat strategis, kita optimalkan bagaimana Buru ini menjadi tempat singgah untuk perkembangan ekonomi. Soal gunung botak memang betul kewenangan pemerintah pusat, namun harus melihat juga yang berdampak pada lingkungan di sekitar, namun yang dilihat saat ini sudah teratur dengan baik, karena itu harus ada yang mengatur terkait gunung botak saat ini, mengingat yang menerima dampaknya adalah masyarakat daerah Kab. Buru.
” Saya setuju untuk buatkan aturan bupati nanti akan kami bek up, mengingat hal ini untuk kebutuhan masyarakat yang ada di Kab. Buru saat ini, Unggahnya.
Saya meminta kepada pihak TNI-Polri agar membantu dan mensuport kebijakan- kebijakan untuk daerah Kab. Buru saat ini. (Bung Forbes)