DETIKNEWS86.COM, BOGOR
Mahalnya harga BERAS di seluruh pasar dan kebutuhan pokok masyarakat di saat ini adalah di anggap gagal program ketahanan pangan yang di laksanakan oleh pemerintah dari tahun yang sudah berlalu menurut Ketua Umum Suara Independen Jurnalis Indonesia (SIJI) Bapak Putra Jaya Sukma di Bogor akan memberikan dampak krisis ekonomi meluas, Minggu (17/9/2023)
Pada 14/08/2020
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 104 T untuk 2021 program Ketahanan Pangan
Pada 16/08/2021
Pemerintah siapkan Rp 76 T, Anggaran program Ketahanan Pangan Turun
Pada 20/06/2022 Pemerintah Anggarkan Rp 92,3 T Atasi Krisis Pangan di Tahun 2023 Bersumber dari beberapa informasi di media.
Sangat besar anggaran untuk ketahanan pangan yang di kucurkan oleh pemerintah tidak bisa memberikan dampak sehat agar harga beras terkendali. Setiap tahun harga kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan dan menambah beban biaya untuk belanja masyarakat yang saat ini masih terdampak krisis ekonomi akibat lamanya dimasa pandemi yang lalu.
Banyak analisis yang meragukan bahwa harga beras saat ini mahal akibat kemarau. Kita mengetahui bahwa INDONESIA tidak mengalami kemarau yang panjang di tahun 2022 atau di tahun 2021.
Sebagai putra daerah Bogor Putra Jaya Sukma menilai semua anggaran yang besar dari pemerintah harus di evaluasi kembali apakah tepat sasaran oleh pihak pihak yang memang ahli di bidangnya.
Apakah lahan sawah dapat di perluas dan ditambah jumlahnya. Apakah pupuk dan obat obatan pertanian bisa murah dan berkualitas.
Sangat di sayangkan jumlah dana besar didalam program ketahanan pangan bila tidak ada dampak harga harga murah seperti beras atau sayuran serta hasil peternakan dll
Seharusnya para mentri di kabinet kerja saat ini punya data valid jumlah sawah yang ada disetiap desa dan jumlah para petani yang masih aktif bekerja di sawah kebun atau berternak. Bila masih menggunakan Data Asal Bos Senang dalam melaksanakan programnya masyarakat menilai para mentri tidak profesional. Apakah benar di setiap desa masih memiliki sawah atau kebun.
Sumbangan dan berbagi beras untuk tiga bulan beberapa kilo tidak menjadi solusi tepat. Ganti mentri yang tidak becus dalam bekerja adalah solusi tepatnya menurut putra daerah bogor ini.
[KPA]
