Tubaba.detiknews86.com
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat(Tubaba)optimis jadikan kabupaten Layak Anak (KLA) mampu naik 2 peringkat dari Pratama ke Nindya.
Hal itu,di sampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), setelah Rapat Konvensi Hak Anak dan Rapat Gugus Tugas KLA di ruang rapat Bupati setempat, Senin (29/05/2023).
“Tahun ini kita optimis naik peringkat, dari yang sebelumnya Pratama ke Nindya. Yang mana berdasar penilaian mandiri dan hasil verifikasi KLA Provinsi Tahun 2023 sejauh ini kita berhasil mendapat poin 720,23, sehingga kita berharap dapat mempertahankan poin penilaian tersebut hingga Verifikasi Final nantinya oleh Provinsi dan Pusat,” kata Munyati
Sementara, untuk capaian predikat KLA bukan hanya tugas Dinas PPPA saja, tetapi semua stakeholder lintas sektor juga turut berperan. Misalnya, dalam hal pemenuhan dokumen kependudukan anak sebagai bagian dari hak anak itu menjadi tugas dan tanggung jawab Disdukcapil, penyediaan layanan Puskesmas Ramah Anak menjadi peran Dinas Kesehatan, dan lain-lain.
Bahkan, menurut Analis Jabatan Fungsional DPPPA Provinsi Lampung, Nella, bahwa Tim dari Kementerian dan Provinsi akan segera melakukan Verifikasi Lapangan secara Hybrid (VLH) dalam lanjutan tahapan penilaian Tahun 2023.
“Sejauh ini Tubaba memang berhasil mencapai predikat Nindya dari hasil penilaian. Namun, ini masih hasil Verifikasi Administrasi oleh Provinsi, dan akan dilakukan Verifikasi lagi oleh Kementerian pada tanggal 5 Juni untuk Verifikasi Lapangan secara Hybrid,” tuturnya.
Selanjutnya,direncanakan untuk pengumuman dan pemberian penghargaan predikat akan dilaksanakan bersamaan dengan Hari Anak pada tanggal 23 Juli mendatang.
“Untuk diketahui, adapun peringkat capaian penilaian adalah Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA. Kita harap Tubaba dapat mempertahankan poinnya dan berhasil meraih Nindya tahun ini, sehingga tentunya ini menjadi capaian besar karena mengingat Tubaba masih di posisi Pratama dalam KLA,” ujarnya.
Terpisah, Pj.Bupati M.Firsada pada kesempatan tersebut menyampaikan, bahwa untuk lebih menguatkan implementasi Kabupaten Layak Anak saat ini pihak-pihak terkait perlu melakukan evaluasi secara mendalam untuk menjawab dinamika yang terjadi khususnya pada indikator-indikator penilaian daerah.
Dirinya mengingatkan, indikator Kabupaten Layak Anak dikelompokkan dalam 5 Cluster pemenuhan dalam konvensi hak anak yaitu 1. Hak sipil dan kebebasan, 2. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, 3. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, 4. Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan 5. Hak perlindungan khusus.
“Oleh karena itu, perlu kerjasama yang baik agar evaluasi Kabupaten Layak Anak dapat menjadi acuan bagi kita semua dalam memenuhi penilaian KLA,” pungkasnya
