Tutuyan, Sulut – Detiknews86.com, Pemerintah Kabupaten Boltim meraih prestasi membanggakan dalam evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024. Minggu (11/1/25).
Diketahui Pemerintah Kabupaten Boltim berhasil meraih predikat “Baik” dengan nilai 2,88. Prestasi ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 663 Tahun 2024.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boltim, Moh. Rezhah Mamonto S.Kom, mengatakan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Alhamdulillah, indeks penerapan SPBE kita dari tahun ke tahun terus meningkat. ini menunjukkan komitmen Pemkab Boltim dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi,” ujarnya, Rabu (8/1)
Lebih lanjut Rezhah menjelaskan bahwa Pemkab Boltim terus berupaya untuk menginovasi layanan publik berbasis digital. Salah satu contohnya adalah implementasi SPBE dengan cara mengintegrasikan berbagai aplikasi layanan publik, layanan administrasi dan layanan keuangan di lingkup Perangkat Daerah.
“Ke depan, kita akan terus berupaya untuk mengembangkan dan memperbaiki sistem layanan berbasis elektronik agar semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai pelayanan pemerintah,” tuturnya.
Meskipun demikian, dirinya menyadari masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Untuk dapat meningkatkan literasi digital masyarakat agar bisa memanfaatkan layanan elektronik secara optimal.
“Tidak hanya mengejar nilai namun yang utama adalah dampak SPBE dapat dirasakan pada tataran pemerintahan maupun masyarakat. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, diharapkan Pemkab Boltim dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” sebutnya.
Diketahui, SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara terintegrasi. Tujuan utama SPBE adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. (Talia)
