Proyek siluman dugaan warga, karena Pihak Pengelola Proyek Sengaja Tidak Memasang Papan Informasi
DetikNews86.com._Karawang.-
Lagi lagi ada Proyek Pembangunan Turap,di Dusun Cilebar 2 RT 02/02 Desa Kertamukti Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang Provinsi Jawa barat, yang tidak memasang papan Informasi.
SN ,yang dilibatkan dalam pembangunan proyek Penurapan oleh pihak pelaksana, mengatakan kepada beberapa awak media, pekerjaan tersebut memang tidak ada papan proyeknya dan pihak pelaksananya Edi Sadut. begitu juga pihak pelaksana lapangan saat di telepon melalui Whatsapp SN. Karena saya sakit, saya enggak bisa ke lokasi. Ucap SN . dengan singkat Pada hari Kamis (27/10/2022).
Pada hari itu juga, awak media kontak melalui WhatsApp edi sadut tidak ada jawaban. Kemudian awak media chattingan ke WhatsApp Edi sadut, dengan jawaban siap kang, kata Edi Sadut.
Ditempat yang sama warga setempat AM menjelaskan, pekerjaan penurapan yang ada di Dusun Cilebar 2 memang tidak Di kisdam. hanya dibendung saja dengan alat ember, kemudian cara pengerjaannya pun terkesan asal asalan, batu belah hanya ditancapkan ketanah berlumpur sehingga air pun masih menggenang dibiarkan begitu saja, dan dimana tak terlihat papan informasi jelas AM warga setempat.
Hal yang wajar,jika warga menjuluki proyek tersebut adalah proyek Siluman, karena pagu anggaran dari mana mananya tidak tahu. APBD || kah apa dari provinsi.
Dugaan kuat pihak pengelola proyek Penurapan yang ada di dusun Cilebar 2 sudah melawan hukum, dan ketentuan undang undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
dijelaskan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggaris bawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menurut UL dari lembaga KPK PEPANRI ( Komunikasi Pemberantasan Korupsi) sangat memprihatinkan karena dikerjakan asal jadi, dari adukan campuran semen dan pasir tidak sesuai dan kwalitas pasir juga asal asalan. Selanjutnya untuk galian pondasi seharusnya di kasih adukan terlebih dahulu, hal ini tidak dilaksanakan.
APH dan para pihak pemerintah yang mempunyai otoritas, sidak ke lapangan guna mengantisipasi adanya potensi KKN dan merugikan keuangan negara.
Reporter : Agus M
