Pekanbaru -detiknews86.com Desember 2023 transisi Kepemimpinan Dinas DLHK kota Pekanbaru yang dulunya di jabat Hendra Afriadi yang di nonjobkan PJ Walikota Pekanbaru Muflihun dan menunjuk Ingot Ahmad Hutasuhut menjadi PLT kadis DLHK
Ingot Ahmat Hutasuhut PLT Kadis dan Reza Pahlevi Kekretris DLHK kota Pekanbaru diduga bersekongkol mengorbankan KUPT TPA dan Pihak Pendana demi memuluskan Pencitraannya untuk dapat menduduki jabatan PLT Kadis DLHK Kota Pekanbaru masa itu
Hal itu degan jelas terlihat pada peninggalan Hendra, Kondisi TPA dalam keadaan “kritis” Harus tetap Berjalan sehingga Ingot Ahmad Hutasuhut selaku PLT Kadis DLHK membuat kebijakan dengan menerbitkan surat nomor 094/DLHK-
UM/189/2023 tanggal 19 Desember 2023 kepada KUPT TPA untuk melaksanakan percepatan kegiatan teknis operasional pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah dan mengimingi KPUT untuk membayar biaya kegiatan itu akan diambil dari Dana biaya tak terduga ( PTT ) Pemko Pekanbaru dan hal itu turut diyakinkan oleh Sekretaris DLHK Reza Ahmed Pahlevi
Berangkat dari itu KUPT TPA mencari Pendana untuk menangani kegiatan teknis TPA sekitar 10 hari setelah surat terbit dan pekerjaan sedang dikerjakan, KUPT mendapat kepastian dari PLT kadis dan Sekretaris DLHK bahwa dana PTT Pemko Pekanbaru tidak dapat digunakan dikarenakan aturan Regulasi
Dengan alasan itu Mereka kembali berjanji dan meyakinkan KUPT, kegiatan yang sedang dikerjakan akan dibayarkan pada APBD 2024, namun janji itu dapat ditepati hanya pada satu Rekanan saja, pada Rekanan yang lain hingga tanggal 1 November,2024 janji tersebut baru dibayarkan sebesar Rp 5.000.000 dan Sisanya entah kapan yang membuat pihak pendana Menderita kerugian
Hal ini ditanggapi Berti Sitanggang yang merupakan ketua DPW A-PPI Riau
Berti mengatakan ” betul iya, kedua Kadis ini ternyata orang yang cukup Sadis, demi pencitraan, mereka mampu melakukan apa saja termasuk mengorbankan KUPT dan pendana seolah olah TPA dalam keadaan Baik baik saja” ungkap Berti
Ditegaskan Berti “Kami minta PJ Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa segra Copot jabatan kedua orang tersebut, sebab mereka tidak layak dijadikan pejabat Publik kita takut hal itu akan berulang yang dapat menciptakan Citra buruk bagi Pemko Pekanbaru ” tegasnya
DPW A-PPI Riau
