Sampang, || detikNews86.com – Netralitas Jelang Pilkada KPU Sampang dinilai minim akuntabilitas pada publik , beberapa kali banyaknya temuan pelanggaran dipangan mengenai pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) dibeberapa tempat. Kamis 31/10/2024.
Bukan hanya itu, beberapa pelanggaran juga ditemukan yang kini semakin marak, terkesan kebal terhadap Hukum atau Kode etik sebagai mana UU yang berlaku , Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mejaga Netralitas serta Kode etik justru ini sebaliknya , Sebagai leading sector jelang proses Pemilihan Umum Daerah ( Pilkada) serentak dan pelanggaran yang kian terjadi hanya dibiarkan begitu saja oleh Bawaslu dan KPU sampang.
Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD) yang bertugas sebagai pengawasan dan penegakan hukum jelang proses Pilkada hanyalah terdiam dan duduk manis meskipun dibawah ramai dengan banyak aduan akibat pelanggaran mulai proses kampanye berlangsung, hingga saat ini maraknya aduan dan laporan yang bertubi-tubi mandek tanpa ditindaklanjut.
Kabupaten Sampang sendiri memasuki daftar zona merah menjelang Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) yang akan diselenggarakan padba nanti Rabu 27 November 2024, Seperi apa yang disampaikan oleh Komisi Informasi Pusat RI saat kunjungi KPU Sampang. Selasa 15/10/2024.
Media Center Sakteh (MCS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM) Forsa Hebat, gabungan pegiat pers dan LSM ini mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai bentuk loyalitas dan siap menangkan Paslon Nomor urut 02 Jimad Sakteh .
Audiensi yang digelar secara terbuka, guna memastikan apa langkah selanjutnya serta persiapan pilkada 2024 , lebih krusialnya apa alasan Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD ) Sampang abaikan laporan masyarakat hanya jalan ditempat. Kamis 31/10/2024.
MCS dan Forsa Hebat datangi Kantor KPU meminta kepada seluruh komisioner untuk bergerak tegas san menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan serta undang- undang yang sudah di tetapkan, ini semua dilakukan demi suksesnya Pilkada dan Pilgub yang akan digelar di tahun ini , mengingat adanya juga beberapa wilayah yang pada Pilkada tahun sebelumnya ada Pengutan Suara Ulang (PSU).
H.Nurhasan selaku ketua lembaga hanya menegaskan kepada KPUD sampang untuk tidak ikut cawe-cawe dalam hal tersebut, terutama mengenai ketika diselenggaranya Pilkada 2024 Nanti, Bagaimana mungkin kota sampang masuk daftar zona merah pabila para pengawas dalam pemilu benar-benar memploting regulasi jalanya pemilihan dalam Pilkada serentak.
“Forsa hebat sangat mengapresiasi kpd komisioner KPU dmn FORSA HEBAT hadir utk beraudensi di temui lgsg oleh ketua KPU beserta jajarannya nya. Sy selaku ketua FORSA HEBAT meminta sekaligus menekan kan agar KPU Bekerja secara profesional dlm artian Independen, netralitas di junjung tinggi tanpa adanya keberpihakan kpd salah satu Paslon,” timpal Nurhasan.
Berdasarkan himbauan yang dilontarkan oleh pria berkepala empat, kepada Komisioner KPU agar lebih profesional dan Netralitas dalam menjaga pelaksaan pilkada serta tidak berpihak pada paslon lain , jika dugaan tersebut nampak di
” Kapada komisioner KPU untuk profesional dlaam jalankan tugasnya , Netralitas tidak ada indikasi keperpihakan kepada Paslon dan jika ditemukan unsur dugaan tidak netral atau keberpihakan , maka saya orang pertama yang akan melakukan aksi dan siap kepung KPU , itu pernyataan saya ,” ucap Pria Kepala empat tersebut. Kamis 31/10/2024.
Adanya audiensi serta kritikan yang telah disampaikan oleh Forsa Hebat dan MSC , pihak KPU sendiri menyampaikan terimakasih atas kehadirannya dan hal ini akan menjadi suatu kritik pedas serta saran dalam proses pilkada 2024 untuk lebih berleluasa menjaga ketertiban Pilkada Serentak sampang lebih aman dan damai.
Robby